Paradigma Baru KUHP Nasional: Analisis Tantangan Implementasi dan Implikasi Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia

Arzety Eurylia, Faizal Wahyu Mashruri, Reva Febrizea Marcha, Resendria Hermaya Kanti, Siska Diana Sari

Abstract


Sejak kemerdekaan, Indonesia masih menggunakan Wetboek van Strafrecht (WvS) warisan Belanda sebagai dasar hukum pidana. Meskipun telah dilakukan perubahan parsial melalui undang-undang sektoral, substansi KUHP kolonial tersebut dianggap tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, dan kebutuhan hukum modern. Oleh karena itu, disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji paradigma baru dalam KUHP Nasional, tantangan implementasinya, serta implikasi yang ditimbulkannya terhadap sistem hukum pidana Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada bagaimana pergeseran paradigma dari retributive justice menuju restorative justice dan apa saja tantangan implementasi KUHP baru dari aspek yuridis, struktural, dan kultural, serta bagaimana implikasinya terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional merupakan tonggak dekolonialisasi hukum pidana yang menegaskan orientasi hukum pidana Indonesia pada nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa disharmonisasi undang-undang sektoral, keterbatasan kesiapan aparat penegak hukum, dan resistensi budaya masyarakat. Dengan demikian, diperlukan sinergi politik hukum, penguatan kapasitas aparat, serta sosialisasi yang masif agar transformasi hukum pidana dapat terwujud secara substantif.

Keywords


KUHP Nasional; Hukum Pidana; Restorative Justice; Implementasi Hukum; Hak Asasi Manusia;

Full Text:

PDF

References


Annisyah, A., & Sanna, T. (2025). Tantangan dan Peluang : Paradigma Pemidanaan Mengenai Restorative Justice Sebagai Rechterlijke Pardon Dalam KUHP Nasional Pendahuluan. Jurnal Interpretasi Hukum, 6(1), 61–76.

Kitab, D., & Pidana, U. H. (2025). Agung Putra Pratama P.ISSN Number 2337-7216, E ISSNNumber 2620-6625. 2337, 892–903.

Mahmud, A. (2018). Transformasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 4(1), 1. https://doi.org/10.35194/jhmj.v4i1.352

Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 837–844. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815

Nissa, K., Fathonah, R., & Shafira, M. (2025). Rekonstruksi Keadilan dalam Hukum Pidana : Tinjauan Filosofis terhadap Politik Hukum dalam KUHP Baru dan Dampaknya pada Sistem Pemidanaan. 5085–5092.

Oktasia, M. (2020). Ir - perpustakaan universitas airlangga. Perpustakaan Universitas Airlangga, 1–8.

Pardede, M. (2014). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 3(1), 85. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58

Rambe, R. F. A. K., Sihombing, M. A. A., & Winata P, N. (2024). Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 11(1), 24–31. https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.11182

Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. Halu Oleo Law Review, 6(2), 176–188. https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4

Rizki, A., Siregar, R. A., & Indonesia, U. K. (2025). Jurnal Hukum Mimbar Justitia ( JHMJ ) Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP Baru di Indonesia Challenges Of Change And Development Of The New Criminal Code in Indonesia Pendahuluan Latar Belakang. 11(1), 205–217.

Romli, A. (2012). Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional. Jurnal Hukum Prioris, 3(1), 1–26.

Setiawan, M. N., & Afita, C. O. Y. (2025). Reformasi Sistem Hukum Pidana Melalui Kuhp Baru: Tantangan Dan Peluang Menuju Keadilan Sosial. Jurnal Hukum Das Sollen, 11(1), 79–94.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Office:
Fakultas Hukum
Universitas PGRI Madiun

Jl. Auri No. 14–16, Kota Madiun 63118 Lt. 3
email : [email protected]