Perlindungan Hak Korban dan Upaya Menegakkan Hukum Keadilan dalam KUHP Baru

Nova Silvianti, Feisha Risky Afrisdayanti, Anggita Nanda Putri, Dhestiar Helmy Mustafa, Nizam Zakka Arrizal

Abstract


Makalah ini membahas perubahan dalam hukum pidana Indonesia, khususnya soal perlindungan bagi korban kejahatan setelah berlakunya KUHP yang baru. Sebelumnya, sistem hukum pidana lebih fokus pada pelaku dan hukuman, sedangkan kepentingan korban sering diabaikan. Dalam KUHP baru, ada semangat untuk menjaga keseimbangan antara pelaku dan korban melalui aturan yang lebih manusiawi dan bertujuan pemulihan. Beberapa pasal baru memberi kesempatan bagi korban untuk mendapatkan hak atas keadilan, kompensasi, serta bantuan selama proses hukum berlangsung. Selain itu, KUHP baru mulai menerapkan konsep keadilan restoratif, yang bertujuan memperbaiki kerugian yang dialami korban sekaligus mendorong pelaku bertanggung jawab atas tindakannya. Pendekatan ini dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan keseimbangan. Makalah ini juga membahas tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip itu, seperti kurangnya pemahaman petugas hukum, keterbatasan fasilitas pendukung, serta kemungkinan ketidakseimbangan antara teori dan praktik di lapangan. Melalui pembahasan ini, penulis menyatakan bahwa KUHP baru merupakan langkah maju menuju sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan, di mana korban tidak lagi dilihat sebagai objek dalam proses hukum, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi dan dipulihkan. Dengan penerapan yang konsisten serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat benar-benar menjunjung keadilan bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang menjadi korban kejahatan.


Keywords


Perlindungan Korban; Reformasi KUHP; Hak Korban; Sistem Peradilan Pidana; Keadilan Restoratif

Full Text:

PDF

References


Bambang Waluyo. (2012). Tentang Pidana dan Pemidanaan. 48.

Eddyono, S. W. (2014). Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHAP. Institute Criminal Justice Reform-ICJR, Jakarta.

Fuad, N., Sirjon, L., Ode, L., & Sulihin, M. (2023). Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 7588–7603.

hukum pidana. (n.d.).

Jannah, M. (2015). Perlindungan Korban Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia [UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17009

Kesatuan, N., & Indonesia, R. (2023). Pasal 602 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (16100).

Lugianto, A. (2014). Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana. Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana, 43(4), 553–559.

Lugianto, A. (2024). Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban. Mmh.

Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 837–844. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815

Muaja, H. S., & Lembong, R. R. (2024). Efektivitas Ketentuan tentang Hak Restitusi Sebagai Bentuk. Jurnal Nuansa Akademik, 9(2), 386.

Nugroho, A. P. (2023). Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian. Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 12(2), 218. https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.71620

Oktadiana, V., & Sambas, N. (2025). Efektivitas Restitusi Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berulang: Tinjauan Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban. Collegium Studiosum Journal, 8(1), 351. https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1644

Rizkianto, K. (2025). PERLINDUNGAN HAK KORBAN DAN UPAYA MENEGAKKAN KEADILAN DALAM KUHP BARU. Sustainability (Switzerland), 11(1), 1–14.

Roychan, W., Susanto, & Taufikur Rohman. (2023). Reformulasi Pengaturan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 13(2), 48. https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.210

Sartika, D., Marcelleno, Azzahra Maharani Safitri, N., & Haryadi, D. (2024). Implementasi Peran LPSK dalam Memberikan Perlindungan Bagi Para Saksi dan Korban di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Unes Journal of Swara Justisia, 8(3), 572. https://doi.org/10.31933/64wgqq03

Shara, M. C. P. (2022). Kebijakan Countercyclical Sebagai Upaya Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(1), 57. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3324

Siswandi, Lies Sulistiani, A. T. (2022). Pelaksanaan Restitusi LPSK Untuk Korban KDRT dalam Sistem eradilan Pidana Indonesia. Yustitia, 16(2), 198. https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224

Syahird, A. (2023). Restorative Justice terhadap tindak Pidana Korporasi Dibidang Lingkungan Hidup. Indonesian Journal of Education and Humanity, 3(2), 4.

Zilkamala, A. Z., & Alizon, J. (2024). Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Penghentian Penuntutan Berdasarkan. 3(1), 301–321.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Office:
Fakultas Hukum
Universitas PGRI Madiun

Jl. Auri No. 14–16, Kota Madiun 63118 Lt. 3
email : [email protected]