Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Transformasi Tata Kelola Hukum Global: Tantangan Keamanan, HAM, Perdagangan, dan Migrasi

Abstract

Krisis kemanusian akibat orang yang dipaksa pindah terus bertambah karena konflik senjata, tekanan politik, dan bencana lingkungan semakin meluas, sehingga jutaan orang terpaksa meninggalkan negara mereka sendiri untuk mencari perlindungan di negara lain. Fenomena ini menyebabkan tantangan besar bagi negara tujuan dan negara transit.Meski begitu, kerangka hukum tentang pengungsi internasional, khususnya Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967, masih dianggap tidak cukup memadai untuk mengatasi kompleksitas gelombang migrasi masa kini.Termasuk dalam hal ini adalah fenomena pengungsi akibat perubahan iklim serta migrasi campuran, yang tidak sepenuhnya termasuk dalam definisi pengungsi tradisional. Penelitian ini bertujuan melihat seberapa relevan dan efektif hukum pengungsi internasional dalam menghadapi krisis kemanusiaan lintas batas yang sedang terjadi saat ini, serta menemukan celah-celah dalam aturan hukum yang perlu diperbaiki. Isu yang dibahas mencakup bagaimana prinsip-prinsip hukum tentang pengungsi internasional diterapkan dalam menghadapi gelombang migrasi paksa di masa kini, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh negara-negara dalam memenuhi tanggung jawab melindungi pengungsi, termasuk dalam menerapkan prinsip tidak kembalikan (non-refoulement). Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dengan metode normatif, melalui studi peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum, serta didukung dengan riset kepustakaan mengenai instrumen hukum internasional, putusan lembaga peradilan, dan laporan dari organisasi internasional seperti UNHCR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum untuk pengungsi internasional masih relevan sebagai dasar hukum utama, meskipun diperlukan peningkatan kerja sama antar negara, sinkronisasi hukum dalam negeri, serta perluasan pengertian perlindungan agar mampu menampung bentuk-bentuk migrasi paksa baru yang belum diatur secara jelas dalam hukum internasional yang berlaku.