Perlindungan Hukum Pengungsi Konflik Timur Tengah Perspektif Konvensi Pengungsi 1951 dan Global Compact

Abstract

Konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah, khususnya di Gaza/Palestina, Suriah, dan Yaman, telah menyebabkan meningkatnya jumlah pengungsi yang membutuhkan perlindungan hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip non-refoulement terhadap pengungsi akibat konflik di Timur Tengah, mengkaji tanggung jawab negara penerima berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Global Compact on Refugees (GCR), serta mengidentifikasi tantangan perlindungan pengungsi di era konflik berkepanjangan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder berupa konvensi internasional, jurnal ilmiah, serta literatur hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip non-refoulement merupakan prinsip fundamental yang melarang pemulangan pengungsi ke wilayah yang mengancam keselamatan dan hak asasi mereka. Konvensi Pengungsi 1951 memberikan dasar hukum mengenai hak pengungsi dan kewajiban negara penerima, sedangkan GCR memperkuat kerja sama internasional melalui pembagian tanggung jawab dan pencarian solusi jangka panjang. Namun, efektivitas perlindungan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain meningkatnya jumlah pengungsi, keterbatasan kapasitas negara penerima, kesenjangan implementasi hukum internasional, serta lemahnya komitmen kerja sama global. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen negara dan solidaritas internasional guna menjamin perlindungan yang efektif terhadap pengungsi.