Krisis Legitimasi Mahkamah Internasional: Menakar Efektivitas Penegakan Hukum Humaniter di Tengah Konflik Timur Tengah

Abstract

Konflik bersenjata di Timur Tengah, khususnya di Jalur Gaza pascaserangan 7 Oktober 2023, telah menempatkan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) pada sorotan tajam terkait kemampuannya menegakkan hukum humaniter internasional. Ketidakpatuhan sejumlah negara terhadap putusan sela ICJ dalam perkara Afrika Selatan lawan Israel serta hambatan pelaksanaan surat perintah penangkapan ICC terhadap pejabat tinggi negara memunculkan pertanyaan mendasar tentang legitimasi dan efektivitas kedua lembaga peradilan tersebut. Artikel ini bertujuan menganalisis akar krisis legitimasi Mahkamah Internasional dan mengukur sejauh mana lembaga peradilan internasional tersebut efektif menegakkan hukum humaniter di tengah konflik Timur Tengah. Rumusan masalah yang dikaji meliputi: (1) faktor-faktor penyebab krisis legitimasi Mahkamah Internasional; dan (2) efektivitas penegakan hukum humaniter internasional oleh ICJ dan ICC dalam konteks konflik Timur Tengah kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, didukung bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa krisis legitimasi Mahkamah Internasional bersumber dari ketiadaan mekanisme penegakan koersif yang mandiri, dominasi politik kekuasaan negara adidaya dalam Dewan Keamanan PBB, serta praktik selektivitas penerapan hukum internasional. Simpulan penelitian ini adalah efektivitas penegakan hukum humaniter internasional sangat bergantung pada kemauan politik negara, sehingga diperlukan reformasi kelembagaan dan penguatan solidaritas multilateral guna memulihkan kepercayaan terhadap Mahkamah Internasional.