Tantangan Penegakan Keadilan Global: Eksistensi Mahkamah Internasional dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Anak di Wilayah Konflik

Abstract

Konflik bersenjata yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah telah memicu krisis kemanusiaan yang berdampak serius terhadap anak sebagai kelompok paling rentan. Berbagai bentuk kekerasan, seperti pembunuhan, perekrutan tentara anak, kekerasan seksual, penculikan, serta serangan terhadap sekolah dan fasilitas kesehatan merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) memiliki mandat untuk mengadili pelaku kejahatan internasional, termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang melibatkan anak sebagai korban. Namun, efektivitas ICC masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan yurisdiksi, belum universalnya ratifikasi Statuta Roma, prinsip komplementaritas, intervensi politik internasional, serta kendala dalam penangkapan tersangka dan pengumpulan alat bukti di wilayah konflik. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi ICC dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di wilayah konflik Timur Tengah serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan keadilan global. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis terhadap Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa 1949, Convention on the Rights of the Child (CRC), serta berbagai literatur dan laporan organisasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICC memiliki peran strategis dalam menegakkan akuntabilitas atas kejahatan internasional terhadap anak, tetapi efektivitasnya masih dibatasi oleh hambatan hukum, politik, dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional serta komitmen negara-negara dalam mendukung pelaksanaan mandat ICC guna mewujudkan perlindungan anak dan keadilan global.