Analisis Yuridis Unsur Eksploitasi dan Hak Restitusi Anak Korban TPPO Menurut UU No. 21 Tahun 2007

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa, terlebih ketika menjadikan anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial, dan hal ini masih menjadi permasalahan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah mengatur mengenai unsur eksploitasi dan hak restitusi bagi anak korban, penerapannya dalam praktik peradilan pidana masih menimbulkan kesenjangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan unsur eksploitasi terhadap anak korban pekerja seks komersial serta kesesuaian pemenuhan hak restitusi dengan ketentuan UU TPPO. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, bersumber pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, penerapan unsur eksploitasi belum konsisten akibat perbedaan penafsiran hakim terhadap relevansi persetujuan anak korban. Sebagian hakim masih menggunakan logika hukum umum yang mengedepankan kesukarelaan, tanpa mengindahkan Pasal 26 UU TPPO yang secara tegas menyatakan bahwa persetujuan anak korban tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. Kedua, pemenuhan hak restitusi belum terlaksana secara merata karena sepenuhnya bergantung pada inisiatif Jaksa Penuntut Umum dan keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, bukan pada jaminan otomatis dari sistem peradilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 UU TPPO. Kedua temuan tersebut mencerminkan belum terwujudnya perspektif perlindungan anak sebagai landasan utama dalam praktik penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.