Kesiapan Penegak Hukum Menyongsong KUHP Baru: Mengurai Isu Kompetensi dan Strategi Implementasi

Sindi Puspita Sari, Moch Dimas Shodiq Syarifudin, Apramanda Robby Pratama, Desvita Purba Maharani, Bambang Eko Nugroho

Abstract


Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai reformasi fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Proses transisi ini, yang menggantikan KUHP warisan kolonial, menimbulkan tantangan signifikan, khususnya terkait kesiapan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan). Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis isu-isu kompetensi dan merumuskan strategi implementasi yang optimal agar penegakan hukum berjalan efektif dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan studi literatur terhadap KUHP Baru, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis kualitatif digunakan untuk menelaah perubahan paradigma yang dibawa KUHP, seperti konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dan pemidanaan alternatif. Dari analisis ini, ditemukan bahwa isu kompetensi utama mencakup kurangnya pemahaman mendalam terhadap filosofi baru KUHP, kebutuhan pelatihan intensif yang terstruktur, dan harmonisasi prosedur operasional standar (SOP). Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini menawarkan rekomendasi strategi implementasi yang berfokus pada  Peningkatan Kapasitas melalui program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, Pembentukan Tim Transisi lintas sektoral dan Pemanfaatan Teknologi dalam sosialisasi dan manajemen kasus. Simpulan penelitian ini adalah kesiapan substantif dan struktural aparat penegak hukum merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan KUHP Baru dalam mewujudkan sistem pidana yang modern dan humanis.


Keywords


KUHP Baru; Kesiapan Aparat; Kompetensi; Implementasi; Hukum Pidana;

Full Text:

PDF

References


Admin Kemenkumham Banten. (2023). Samakan Persepsi Aparat Penegak Hukum di KUHP Baru. https://banten.kemenkum.go.id/berita-utama/samakan-persepsi-aparat-penegak-hukum-di-kuhp-baru

Afdhal Mahatta. (2025). KUHP Baru: Beban dan Kesiapan APH? https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru--beban-dan-kesiapan-aph-lt683fed774770f/

Agung Wicaksono, S.H., M. H. (Advokat). (n.d.). Jangan Tunggu Sampai 2026, Mulailah Memahami KUHP Baru Sekarang. 2025. https://www.uinsi.ac.id/2025/09/09/jangan-tunggu-sampai-2026-mulailah-memahami-kuhp-baru-sekarang/

Dr. Hartanto,S.E., S.H., M. H. (n.d.). Menyongsong Berlakunya KUHP baru 2026. https://hukum.widyamataram.ac.id/doktor-baru-dari-fakultas-hukum-universitas-widya-mataram-membahas-perlindungan-hukum-hak-orang-asli-papua-dalam-perspektif-otonomi-khusus/

Ferinda K Fachri. (2025). Mulai Berlaku 2026, KUHP Baru Atur Tindak Pidana di Proses Peradilan. https://www.hukumonline.com/berita/a/mulai-berlaku-2026--kuhp-baru-atur-tindak-pidana-di-proses-peradilan-lt68d403d5c1ce6/

Fiba Demada. (2025). Perbandingan Pengaturan Percobaan (Poging) Tindak Pidana Antara KUHP Lama dan KUHP Baru. Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana, 2(1), 75–85. https://doi.org/10.62383/referendum.v2i1.520

Humas dan Kerja sama. (2025). Jelang Berlakunya KUHP Baru, Kementerian Hukum Intensifkan Sosialisasi. https://bphn.go.id/berita-utama/jelang-berlakunya-kuhp-baru-kementerian-hukum-intensifkan-sosialisasi

Jabar, A. K. (2025). Jelang Pemberlakuan 2026, Kemenkum Jabar Soroti Pentingnya Sosialisasi Nasional KUHP yang Lebih Humanis. https://jabar.kemenkum.go.id/berita-utama/jelang-pemberlakuan-2026-kemenkum-jabar-soroti-pentingnya-sosialisasi-nasional-kuhp-yang-lebih-humanis

Kanwil Ditjenpas Sulteng. (n.d.). Hadapi KUHP Baru 2026, Kanwil Ditjenpas Sulteng Perkuat Garda Depan Pemasyarakatan. https://www.ditjenpas.go.id/hadapi-kuhp-baru-2026-kanwil-ditjenpas-sulteng-perkuat-garda-depan-pemasyarakatan

Komang Ardika. (2025). Pergulatan Pemberlakuan KUHP Nasional. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pergulatan-pemberlakuan-kuhp-nasional-03c

Latifah, M., & Hairi, P. J. (2025). Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim. Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 15(2), 25–51. https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4573

Lestari, S. E., Tanuwijaya, F., Nggeboe, F., Hosnah, A., Yuherawan, D. S. B., & Soraya, J. (2024). Perubahan Sistem dan Praktik Hukum Pidana Indonesia Sebagai Akibat Berlakunya KUHP Baru. Prosiding Seminar Hukum Aktual, 494–507. https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/36141

News, T. (2025). BNPT dan Aparat Penegak Hukum Perkuat Sinergi Hadapi Penerapan KUHP Baru 2026. https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/bnpt-dan-aparat-penegak-hukum-perkuat-sinergi-hadapi-penerapan-kuhp-baru-2026-91847

Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia : Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru. Reformasi Hukum, 29(1), 1–21. https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/1169

Online, H. (2025). KUHP Nasional Berlaku 2026, Kohabitasi Resmi jadi Tindak Pidana. https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-nasional-berlaku-2026--kohabitasi-resmi-jadi-tindak-pidana-lt68b4e48306475/

Pemidanaan, K., Dalam, K., & Kuhp, R. U. U. (2025). ANALISIS NORMATIF DAN KESIAPAN PRAKTIS APARAT. 8(1), 25–30.

Riki Perdana Raya Waruwu. (2025). Meluruskan Konsep Pidana Mati dalam KUHP Baru. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/meluruskan-konsep-pidana-mati-dalam-kuhp-baru-01E

Sulsel, H. K. (2025). Tantangan KUHP Nasional Ubah Paradigma Hukum Pidana. https://sulsel.kemenkum.go.id/berita-utama/tantangan-kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana

Umam, F. (2025). Urgensi Memahami KUHP Baru: Transformasi Penegakan Hukum di Indonesia. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/urgensi-memahami-kuhp-baru-transformasi-penegakan-hukum-04o


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Office:
Fakultas Hukum
Universitas PGRI Madiun

Jl. Auri No. 14–16, Kota Madiun 63118 Lt. 3
email : [email protected]