Kedudukan dan Pengakuan Hukum yang Hidup di Masyarakat dalam Perspektif KUHP Baru: Kajian Terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia
Abstract
Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menandai perubahan paradigma penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu aspek fundamental dari KUHP baru adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat (living law) sebagai bagian dari sumber hukum pidana. Pengakuan ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan hukum pidana yang semata-mata legalistik menuju paradigma yang lebih kontekstual, responsif, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Penelitian ini mengkaji kedudukan dan pengakuan hukum yang hidup di masyarakat dalam perspektif KUHP baru serta implikasinya terhadap dinamika hukum pidana nasional. Metode kajian dilakukan melalui pendekatan normatif dengan menelaah ketentuan KUHP baru, doktrin, dan teori hukum pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan living law dalam KUHP baru merupakan bentuk legitimasi terhadap pluralisme hukum di Indonesia, sekaligus menjadi instrumen untuk menjembatani antara hukum negara dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, pengakuan tersebut juga menimbulkan tantangan, terutama terkait kepastian hukum, keseragaman penegakan hukum, dan potensi terjadinya subjektivitas dalam praktik peradilan. Dengan demikian, perubahan paradigma ini tidak hanya memperkaya sistem hukum pidana Indonesia, tetapi juga menuntut adanya harmonisasi antara hukum tertulis dan hukum yang hidup di masyarakat demi tercapainya keadilan substantif.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdullah, R. H. (2015). Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2).
Faisal, S. H., & Anwar, R. (2024). Legalitas Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Jurnal Magister Hukum Udayana, 13(2).
Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
Komeni, W. H., & Widjajanti, E. (2024). Ketidaktepatan penerapan hukum pidana adat dalam Pasal 2 KUHP baru: Prespektif teori kepastian hukum. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3), 1051-1059.
Kusyandi, A., Salsabila, S., & Murtiningsih, M. (2023). Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia. Yustitia, 9(2).
Rado, R. H., & Alputila, M. J. (2022). Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 29(3), 591-610.
Ramadhani, M. (2024). Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia. Syntax Idea, 6(8), 2708-3716.
Sdyanto, I. (1991). Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional.
Sinaga, A. H., Zega, J., Tinambunan, P., Tamba, C. P. M., Tampubolon, J. G. M., & Sijabat, I. S. (2025). Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru. Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 2(3), 2332-2347.
Syarifuddin, L. (2019). Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana. Risalah Hukum, 1-10.
Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas. Recht Studiosum Law Review, 2(2), 81-91.
Zain, M. A. (2023). Peran desa adat dalam merumuskan dan mengimplementasikan ketentuan pidana berasal dari hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 12(1).
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Office:
Fakultas Hukum
Universitas PGRI Madiun
email : [email protected]