Urgensi Pembaruan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Pornografi Digital melalui Deepfake

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menimbulkan kejahatan baru berupa deepfake pornography, yaitu manipulasi wajah seseorang ke dalam konten pornografi tanpa izin. Fenomena ini menimbulkan dampak serius terhadap martabat, privasi, dan hak korban, serta menghadirkan tantangan bagi hukum pidana yang belum secara spesifik mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaruan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan pornografi digital berbasis deepfake serta menilai efektivitas KUHP baru dalam memberikan perlindungan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru telah membawa arah pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, meskipun masih memerlukan penguatan melalui harmonisasi dengan UU ITE dan UU Pornografi. Pembaruan hukum pidana yang komprehensif diperlukan agar mampu memberikan kepastian hukum, melindungi korban, serta menjawab tantangan kejahatan digital di era modern.