Reformasi KUHP Antara Pembaharuan Hukum Pidana dan Tantangan Pemenuhan HAM
Abstract
Pembangunan hukum nasional Indonesia termasuk reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada tahun 2022, Indonesia secara resmi mengesahkan KUHP baru, setelah lebih dari seratus tahun menggunakan Wetboek van Strafrecht milik kolonial Belanda. Diharapkan kehadiran KUHP ini akan berfungsi sebagai tanda penghapusan kolonialisme hukum, memperkuat identitas nasional, dan sesuai dengan kemajuan masyarakat kontemporer. Pembaruan hukum pidana ini, bagaimanapun, masih menjadi subjek perdebatan, terutama tentang bagaimana hal itu sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa pasal baru dalam KUHP dianggap dapat mengancam kebebasan sipil, diskriminasi, dan hak-hak fundamental warga negara. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat reformasi KUHP dari sudut pandang HAM. Dalam penelitian ini, pasal-pasal kontroversial akan dibahas, akan dilakukan analisis konstitusional, dan akan dibuat saran untuk memastikan bahwa hukum pidana nasional dan perlindungan HAM selaras.
Pembangunan hukum nasional Indonesia termasuk reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada tahun 2022, Indonesia secara resmi mengesahkan KUHP baru, setelah lebih dari seratus tahun menggunakan Wetboek van Strafrecht milik kolonial Belanda. Diharapkan kehadiran KUHP ini akan berfungsi sebagai tanda penghapusan kolonialisme hukum, memperkuat identitas nasional, dan sesuai dengan kemajuan masyarakat kontemporer. Pembaruan hukum pidana ini, bagaimanapun, masih menjadi subjek perdebatan, terutama tentang bagaimana hal itu sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa pasal baru dalam KUHP dianggap dapat mengancam kebebasan sipil, diskriminasi, dan hak-hak fundamental warga negara. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat reformasi KUHP dari sudut pandang HAM. Dalam penelitian ini, pasal-pasal kontroversial akan dibahas, akan dilakukan analisis konstitusional, dan akan dibuat saran untuk memastikan bahwa hukum pidana nasional dan perlindungan HAM selaras.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
A.Zainal.Abidin.Farid, 2018, Hukum.Pidana 1, Jakarta, Sinar Grafika.
Aryaputra, M. I., & Triwati, A. (2023). Arah Kebijakan Sistem Pemidanaan bagi Korporasi dalam KUHP Nasional. Masalah-Masalah Hukum, 52(2), 208-216.
Aulia Ali Reza, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015.
Budi Suhariyanto, 2016, Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Jurnal De Jure Volume 16 Nomor 2 Juni 2016, Balitbang Kemenkumham Jakarta.
Bulan, D.N. (2025). "Kebijakan Pemidanaan Korporasi dalam RUU KUHP," Criminal Justice Studies Journal, STIH Awang Long.
Charda, U. S., Manggala Yudha, F. S., & Wahyuni, S. (2024). Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia. Journal Of Social Science Research, 4(Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia), 3051–3061.
Hidayat, T. (2021). "Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Mataram.
Hidayat, T. (2023). "Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam KUHP Baru," Jurnal Reformasi Hukum, RIDWAN Institute.
Iskandar, D., Rahmat, A., & Sari, P. (2020). "Kajian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru", Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50 (3), 310-322.
Krismen, Y. (2014). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi. Jurnal Ilmu Hukum Riau, 4(1), 9090.
Kristian, 2014, Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Nusa Aulia Bandung.
Muladi, 1999, Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, Universitas Diponegoro, Semarang
Putra, A. (2024). Aspek Pemidanaan Korporasi Berdasarkan KUHP 2023 dan Perma. Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), 78-95.
Rahardjo, S,1980,Hukum, Masyarakat danPembangunan,Alumni,Bandung
Saifullah (2006). Metodologi Penelitian, UIN Malang Repository.
Sari, D. (2023). Kebijakan Pemidanaan Korporasi dalam RUU KUHP. Jurnal Ilmu Hukum dan HAM, 12(1), 45-60.
Sefrita, F.E. (2020). BAB III METODE PENELITIAN Penelitian hukum, eprints.ummetro.ac.id.
Sjawie, H. F. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi (hlm. 24). Kencana
Sjawie, H. F., & SH, L. M. (2018). Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tipikor. Prenada Media.
Sutan Remy Sjahdeini, "Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya", Kencana, Depok, 2017.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Office:
Fakultas Hukum
Universitas PGRI Madiun
email : [email protected]