Perbandingan Konsep Pemidanaan dalam KUHP Warisan Kolonial dan KUHP Nasional yang Baru

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku selama lebih dari satu abad di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda yang berorientasi pada nilai-nilai liberal Barat dan filosofi penjajahan. Konsep pemidanaan dalam KUHP kolonial bersifat retributif dan utilitarian, dengan tujuan utama sebagai bentuk pembalasan dan pengendalian sosial terhadap masyarakat jajahan. Namun, perkembangan zaman dan dinamika sosial menuntut hadirnya sistem hukum pidana yang lebih humanis dan berkeadilan sosial. Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, Indonesia memasuki fase baru reformasi hukum pidana yang menekankan filosofi integratif dan keadilan restoratif. KUHP Nasional yang baru mengandung nilai-nilai keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, serta berlandaskan pada Pancasila dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perbandingan konsep pemidanaan antara KUHP warisan kolonial dan KUHP Nasional yang baru, serta mengidentifikasi tantangan implementasinya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum, jurnal ilmiah, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dan humanis, yang mencerminkan semangat dekolonialisasi hukum pidana nasional. Meskipun demikian, tantangan implementasi KUHP baru masih cukup besar, terutama dalam aspek harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pemahaman masyarakat terhadap paradigma pemidanaan yang baru.