Menyongsong Era Baru Hukum Pidana Indonesia: Kajian Kritis Atas Substansi KUHP Baru
Abstract
Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam
reformasi hukum pidana Indonesia, menggantikan KUHP warisan kolonial
Belanda yang telah berlaku selama lebih dari satu abad. Penelitian ini
membahas secara kritis substansi KUHP baru dengan fokus pada pedoman
pemidanaan, tujuan pemidanaan, serta transformasi paradigma hukum
pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan restoratif. Melalui
metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai sumber hukum,
literatur akademik, serta regulasi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan
bahwa KUHP baru menghadirkan terobosan melalui pedoman pemidanaan
yang memperkuat konsistensi putusan hakim dan mengurangi disparitas
antarputusan. Selain itu, paradigma pemidanaan bergeser dari pendekatan
retributif ke arah rehabilitatif dan restoratif yang menekankan reintegrasi
sosial pelaku dan pemulihan hubungan masyarakat. Namun, implementasi
KUHP baru menghadapi tantangan berupa kesiapan aparat penegak hukum,
sosialisasi yang terbatas, dan kebutuhan sinkronisasi regulasi pelaksana.
Oleh karena itu, keberhasilan KUHP baru sangat bergantung pada kapasitas
institusional, pendidikan hukum berkelanjutan, serta komitmen pemerintah
dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan sesuai
nilai-nilai Pancasila.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Dewantary, Z. R. (2024). Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia.
Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/a/Teori-Pemidanaan-Yang-
Dianut-Di-Indonesia-Lt674e50ca59f0e/.
https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-
di-indonesia-lt674e50ca59f0e/
Harahap, I. T. H. (n.d.). Menyongsong Keadilan dengan Pedoman
Pemidanaan. Retrieved October 2, 2025, from
https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menyongsong-
keadilan-dengan-pedoman-pemidanaan-0h2
Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman
Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan
Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(2),
–227. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227
Kurniawan, W. dkk. (n.d.). Kohabitasi Dalam KUHP 2023 Ternyata Tidak
(Perlu) Dipidana Cohabitation in the 2023 Criminal Code Turns Out
Not (to Need) Punishment. 245.
Komeni, W. H., & Widjajanti, E. (2024). Ketidaktepatan Penerapan Hukum
Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian
Hukum. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3),
–1059. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10586
Latifah, M., & Hairi, P. J. (2025). Pengaturan Pedoman Pemidanaan
KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim. Negara Hukum:
Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 15(2), 29.
https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4573
Listiyanto, A., Panggabean, M. L., & Siregar, R. A. (2025). Jurnal Hukum
Mimbar Justitia ( JHMJ ) Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru :
Tantangan dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia
Community Service Sentences in the New Criminal Code : Challenges
and Prospects for Realizing Restorative Justice in Indonesia adanya
pemerasan , keributan antar tahanan , kekerasan , penganiayaan
yang justru. 11(1), 231–250.
Muhammad Ramadhan, & Dwi oktafia ariyanti. (2023). Tujuan
Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana
Indonesia. Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia,
(1), 256. https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114
Nadianti, E., & Ali Kusumo, B. (2025). Politik Hukum Pidana dalam
Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis terhadap KUHP Baru
Indonesia. Indonesian Journal of Law and Justice, 2(4), 10.
https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4135
Nurdin, F. S., Hanim, L., Hukum, S., Kristen, U., Wacana, W., Hukum, F.,
Islam, U., & Agung, S. (2025). MELIHAT DIFERENSIASI
FUNDAMENTAL KUHP LAMA ( WvS ) DAN. 3.
Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). Transformasi
Sistem Hukum Pidana di Indonesia : Perbandingan Komprehensif
antara KUHP Lama dan KUHP Baru. Reformasi Hukum, 29(1), 1–21.
https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/1169
Putri, Nur Kemala, Salam, A. dkk. (2022). Pengaruh Teori Rehabilitasi
Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka.
(2), 222.
Roychan, W., Susanto, & Taufikur Rohman. (2023). Reformulasi
Pengaturan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di
Indonesia. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 13(2), 45–67.
https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.210
Riyadi, P. (2024). Reconstruction of Restorative Justice Regulations Within
the Indonesian Penal System Post-Law No. 1 of 2023. Peradaban
Journal of Law and Society, 3(2), 154–167.
https://doi.org/10.59001/pjls.v3i2.241
Rizki, A., Siregar, R. A., & Indonesia, U. K. (2025). Jurnal Hukum Mimbar
Justitia ( JHMJ ) Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP
Baru di Indonesia Challenges Of Change And Development Of The
New Criminal Code in Indonesia Pendahuluan Latar Belakang. 11(1),
–217.
Sari, S. D. (2019). Perlindungan Hukum Warga Negara dalam Praktik
Medical/Dental Aesthetic Tourism. Universitas PGRI Madiun, 8(2),
–8.
Sinambela, R. D. (2025). Transformasi fundamental sistem peradilan
pidana: restorative justice dan perlindungan hak korban dalam kuhp
nasional.
Wahyuni, W. (2022). Mengenal Restorative Justice. Hukumonline.Com.
https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-
lt62b063989c193/
Widjaja, G. (2025). ANALISIS PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG
HUKUM. 4(1), 158–166.
Zulfiani, A., Aninditha, A. T., & Silalahi, D. G. P. (2023). The Enforcement
of Emergency Law Number 7 of 1955 Concerning Investigation,
Prosecution, and Justice of Economic Crime, in Supporting the
Governance Policy of Subsidized Fertilizer. Activa Yuris: Jurnal
Hukum, 3(1), 44–52. https://doi.org/10.25273/ay.v3i1.16179
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Office:
Fakultas Hukum
Universitas PGRI Madiun
email : [email protected]