Menyongsong Era Baru Hukum Pidana Indonesia: Kajian Kritis Atas Substansi KUHP Baru

Elok Fitriyana, Aprilia Maharani, Melvina Nur Azizah, Aulia Khusnul Khotimah, Siska Diana Sari

Abstract


Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam

reformasi hukum pidana Indonesia, menggantikan KUHP warisan kolonial

Belanda yang telah berlaku selama lebih dari satu abad. Penelitian ini

membahas secara kritis substansi KUHP baru dengan fokus pada pedoman

pemidanaan, tujuan pemidanaan, serta transformasi paradigma hukum

pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan restoratif. Melalui

metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai sumber hukum,

literatur akademik, serta regulasi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan

bahwa KUHP baru menghadirkan terobosan melalui pedoman pemidanaan

yang memperkuat konsistensi putusan hakim dan mengurangi disparitas

antarputusan. Selain itu, paradigma pemidanaan bergeser dari pendekatan

retributif ke arah rehabilitatif dan restoratif yang menekankan reintegrasi

sosial pelaku dan pemulihan hubungan masyarakat. Namun, implementasi

KUHP baru menghadapi tantangan berupa kesiapan aparat penegak hukum,

sosialisasi yang terbatas, dan kebutuhan sinkronisasi regulasi pelaksana.

Oleh karena itu, keberhasilan KUHP baru sangat bergantung pada kapasitas

institusional, pendidikan hukum berkelanjutan, serta komitmen pemerintah

dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan sesuai

nilai-nilai Pancasila.



Keywords


KUHP baru, pedoman pemidanaan, keadilan restoratif, reformasi hukum pidana, implementasi

Full Text:

PDF

References


Dewantary, Z. R. (2024). Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia.

Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/a/Teori-Pemidanaan-Yang-

Dianut-Di-Indonesia-Lt674e50ca59f0e/.

https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-

di-indonesia-lt674e50ca59f0e/

Harahap, I. T. H. (n.d.). Menyongsong Keadilan dengan Pedoman

Pemidanaan. Retrieved October 2, 2025, from

https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menyongsong-

keadilan-dengan-pedoman-pemidanaan-0h2

Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman

Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan

Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(2),

–227. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227

Kurniawan, W. dkk. (n.d.). Kohabitasi Dalam KUHP 2023 Ternyata Tidak

(Perlu) Dipidana Cohabitation in the 2023 Criminal Code Turns Out

Not (to Need) Punishment. 245.

Komeni, W. H., & Widjajanti, E. (2024). Ketidaktepatan Penerapan Hukum

Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian

Hukum. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3),

–1059. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10586

Latifah, M., & Hairi, P. J. (2025). Pengaturan Pedoman Pemidanaan

KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim. Negara Hukum:

Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 15(2), 29.

https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4573

Listiyanto, A., Panggabean, M. L., & Siregar, R. A. (2025). Jurnal Hukum

Mimbar Justitia ( JHMJ ) Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru :

Tantangan dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia

Community Service Sentences in the New Criminal Code : Challenges

and Prospects for Realizing Restorative Justice in Indonesia adanya

pemerasan , keributan antar tahanan , kekerasan , penganiayaan

yang justru. 11(1), 231–250.

Muhammad Ramadhan, & Dwi oktafia ariyanti. (2023). Tujuan

Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana

Indonesia. Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia,

(1), 256. https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114

Nadianti, E., & Ali Kusumo, B. (2025). Politik Hukum Pidana dalam

Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis terhadap KUHP Baru

Indonesia. Indonesian Journal of Law and Justice, 2(4), 10.

https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4135

Nurdin, F. S., Hanim, L., Hukum, S., Kristen, U., Wacana, W., Hukum, F.,

Islam, U., & Agung, S. (2025). MELIHAT DIFERENSIASI

FUNDAMENTAL KUHP LAMA ( WvS ) DAN. 3.

Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). Transformasi

Sistem Hukum Pidana di Indonesia : Perbandingan Komprehensif

antara KUHP Lama dan KUHP Baru. Reformasi Hukum, 29(1), 1–21.

https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/1169

Putri, Nur Kemala, Salam, A. dkk. (2022). Pengaruh Teori Rehabilitasi

Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka.

(2), 222.

Roychan, W., Susanto, & Taufikur Rohman. (2023). Reformulasi

Pengaturan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di

Indonesia. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 13(2), 45–67.

https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.210

Riyadi, P. (2024). Reconstruction of Restorative Justice Regulations Within

the Indonesian Penal System Post-Law No. 1 of 2023. Peradaban

Journal of Law and Society, 3(2), 154–167.

https://doi.org/10.59001/pjls.v3i2.241

Rizki, A., Siregar, R. A., & Indonesia, U. K. (2025). Jurnal Hukum Mimbar

Justitia ( JHMJ ) Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP

Baru di Indonesia Challenges Of Change And Development Of The

New Criminal Code in Indonesia Pendahuluan Latar Belakang. 11(1),

–217.

Sari, S. D. (2019). Perlindungan Hukum Warga Negara dalam Praktik

Medical/Dental Aesthetic Tourism. Universitas PGRI Madiun, 8(2),

–8.

Sinambela, R. D. (2025). Transformasi fundamental sistem peradilan

pidana: restorative justice dan perlindungan hak korban dalam kuhp

nasional.

Wahyuni, W. (2022). Mengenal Restorative Justice. Hukumonline.Com.

https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-

lt62b063989c193/

Widjaja, G. (2025). ANALISIS PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG

HUKUM. 4(1), 158–166.

Zulfiani, A., Aninditha, A. T., & Silalahi, D. G. P. (2023). The Enforcement

of Emergency Law Number 7 of 1955 Concerning Investigation,

Prosecution, and Justice of Economic Crime, in Supporting the

Governance Policy of Subsidized Fertilizer. Activa Yuris: Jurnal

Hukum, 3(1), 44–52. https://doi.org/10.25273/ay.v3i1.16179


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Office:
Fakultas Hukum
Universitas PGRI Madiun

Jl. Auri No. 14–16, Kota Madiun 63118 Lt. 3
email : [email protected]