Implikasi Penerapan Asas Legalitas Materiil dalam KUHP Baru terhadap Kepastian Hukum di Indonesia
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis menyeluruh mengenai bagaimana pengakuan serta penerapan asas legalitas materiil, terutama melalui Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP Baru, berpengaruh terhadap dimensi Kepastian Hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) memperkenalkan perubahan mendasar dalam hukum pidana di Indonesia, termasuk transisi dari Asas Legalitas Formal (nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali yang kaku) menuju pengakuan dan penerapan Asas Legalitas Materiil (legalitas yang bersumber dari hukum yang hidup/hukum adat dan lex specialis). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pengamatan konseptual dan analisis perundang-undangan. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa penerapan asas legalitas materiil merupakan langkah maju dalam usaha mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif (doelmatigheid) dan norma yang berlaku di masyarakat ke dalam sistem hukum pidana yang modern. Namun, di sisi lain, pengakuan terhadap Hukum yang Hidup (Hukum Adat) sebagai salah satu sumber resmi hukum pidana, meskipun didorong oleh semangat dekolonisasi dan inovasi, dapat menimbulkan kebingungan serta ketidakseragaman dalam penafsiran dan penerapan hukuman pidana. Konsekuensi utama dari hal ini adalah adanya tantangan terhadap prediktabilitas hukum—suatu elemen penting dalam kepastian hukum—mengingat karakter hukum adat yang tidak ditulis, beragam, dan berkembang. Diperlukan adanya keselarasan dalam regulasi serta pelatihan yang ekstensif bagi aparat penegak hukum agar dapat menyeimbangkan antara fleksibilitas keadilan substantif yang ditawarkan oleh asas legalitas materiil dan kebutuhan akan kepastian hukum yang merupakan salah satu prasyarat bagi negara hukum modern.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Aditya Widyatmoko. (2010). Komparasi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam
dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). In Paper Knowledge .
Toward a Media History of Documents.
Adrinta Abdurrazzaq, M., & Lesmana Tjiong, E. (2022). Analisis Sentimen KUHP
Baru Pada Data Twitter Menggunakan BERT. Jurnal Komunikasi, Sains Dan
Teknologi. https://doi.org/10.61098/jkst.v1i2.10
Handoyo D.P., S. (2018). PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DALAM SISTEM
PEMIDANAAN DI INDONESIA. PALAR | PAKUAN LAW REVIEW.
https://doi.org/10.33751/palar.v4i1.782
Kartadinata, A. (2023). PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM PRAPERADILAN. Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum.
https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2087
KUHP. (2023). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Direktorat Utama Pembinaan Dan
Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa
Keuangan.
Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Andriyani, Y. (2021). Peran Masyarakat dalam
Mewujudkan Penyelengaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas Suwari.
Prosiding Conference On Law and Social Studies, 1—10.
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Anjarsari, P. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Tahun 2020 di Jawa
Timur. Proceeding of Conference on Law and Social Studies, 0(0), 28–49.
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1830
Dewi, A. F., & Hariyono, D. W. (2023). Forms of Legal Protection Against
Commercial Violation of Tiktok Video Copyright. Activa Yuris: Jurnal Hukum,
(2), 1–8. https://doi.org/10.25273/ay.v3i2.18295
Iriani, D., Safira, M. E., & Budiono, A. (2021). Theory of Critical Legal Studies and
the General Election and Presidential Election 2019 (Case Study: Critical Legal
Studies of IAIN Ponorogo Students). Activa Yuris: Jurnal Hukum, 1(1), 1–12.
https://doi.org/10.25273/ay.v1i1.8676
Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam.
https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815
Pangaribuan, L. M. P. (2017). Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum & Pembangunan.
https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no6.1180
Risdiarto, D. (2017). Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam
Memperkuat Ketahanan Nasional. Jurnal Penelitian Hukum De Jure.
https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.177-193
Sari, S. D. N. W. A., Siswanto, H., & Fathonah, R. (2018). Kebijakan Formulasi
Terhadap Tindakan Euthanasia Menurut KUHP dan RUU KUHP. Jurnal
Poenale.
Vincentius Patria Setyawan. (2023). Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam
Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu.
https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i1.3
Wulandari, C. (2020). KEDUDUKAN MORALITAS DALAM ILMU HUKUM. Jurnal
Hukum Progresif. https://doi.org/10.14710/hp.8.1.1-14
Wulandari, W., Putri, N. S., Sulistyani, W., & Chandra, E. M. (2022). Putusan
Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Perubahan Undang-Undang dan
Penegakan Hukum Pidana. Jurnal Konstitusi. https://doi.org/10.31078/jk1831
Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas.
Recht Studiosum Law Review. https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162
Yoserwan, Y. (2023). EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM
PIDANA NASIONAL SETELAH PENGESAHAN KUHP BARU. UNES Law
Review. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/2034%0Ahttp://prosiding
.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/viewFile/2034/1635
Senoaji, Z. H., Setiyawan, A., & Sari, S. D. (2021). Protection Of Indigenous
Peoples In The Perspective Of Human Rights In Indonesia: Realities, Problems
And Solutions. Activa Yuris: Jurnal Hukum, 1(1), 1–8.
https://doi.org/10.25273/ay.v1i1.10248
https://drive.google.com/drive/folders/1yul9qwcYufLhesCBaSfIY6nehs0Poa3S
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Office:
Fakultas Hukum
Universitas PGRI Madiun
email : [email protected]