Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Madiun Dalam Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak

Tiara Putri Tiara Putri Destasari, Siska Diana Sari, Nizam Zakka Arrizal

Abstract


Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi kebijakan pemerintah Kota Madiun dalam pencegahan dan penanganan pernikahan dini dan analisis yuridis terhadap kebijakan pemerintah kota Madiun dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menggunakan data sekunder. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah salah satu inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak dari bahaya adalah Peraturan Walikota Madiun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2015 yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan, baik anak maupun perempuan. Peraturan tersebut antara lain telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 35 Tahun 2018. Untuk memerangi perkawinan anak, pemerintah daerah harus merancang dan melaksanakan program dan kebijakan, serta mengalokasikan dana dengan mempertimbangkan pengetahuan lokal dan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Hal ini dilakukan dengan mengoordinasikan kebijakan untuk mencapai KLA. Saran dari penelitian ini adalah Masyarakat serta kelompok masyarakat dan nirlaba di Kota Madiun didorong untuk bekerja sama secara lebih serius dalam memerangi perkawinan anak, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kota Madiun berupaya memperkuat upaya konseling dan sosialisasi di bidang ini.


Keywords


Pencegahan, Penanganan, Perkawinan Anak

Full Text:

PDF

References


Adpriyadi, A., & Sudarto, S. (2020). Pola Asuh Demokratis Orang Tua Dalam Pengembangan Potensi Diri Dan Karakter Anak Usia Dini. Vox Edukasi, 11(1), 549203.

Alamin, R. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI LIHAT DARI ASPEK SUMBER DAYA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG. JAPB, 6(2), 1778–1793.

Alfarizi, M. S., Mahfud, A., Halim, N., Nizar, A., & Prasetya, B. (2021). Makna Kehadiran Ibu Tunggal terhadap Pendidikan Anak. Jurnal Al-Muaddib, 3(2).

Al-Fatih, S., & Firma Aditya, Z. (2020). Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Masyarakat Adat (The Role of the State in Fulfilling the Rights of Freedom of Religion and Belief in Indigenous Peoples). Prosiding, Hukum Dan Birokrasi Untuk Indonesia Tangguh.

Aryatie, I. R., Thalib, P., & Usanti, T. P. (2022). Pendampingan Hukum Tentang Perkawinan Anak Dalam Rangka Menuju Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (DRPPA) Di Kabupaten Madiun. Janaloka, 1(2), 139–155.

Astuti, N. K., & Dewantara, R. (2024). REGULASI PERSAINGAN USAHA DALAM MENCEGAH PRAKTIK TIDAK SEHAT PADA SECURITIES CROWDFUNDING. Honeste Vivere, 34(1), 100–119.

Chairina, N. (2021). Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Jurnal Studi Gender Dan Anak, 8(01), 99–111.

Darmawan, K. F. (2022). Hak Asasi Lingkungan Versus Hak Atas Pembangunan Sebagai HAM: Antara Konflik dan Keseimbangan. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 3(2), 169–184.

Dewi, V. (2022). Penerapan Kebijakan Refocusing Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Mislak Kabupaten Bangka Barat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Justici, 15(1), 65–84.

Eviningrum, S. (2021). Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. Proceeding of Conference on Law and Social Studies.

Ilhafa, F., Arrizal, N. Z., & Putri, N. U. (2022). Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum. Seminar Nasional-Hukum Dan Pancasila, 1, 133–141.

Kurniawati, E., Sholihah, E. B. N., Pratiwi, R. I., Nuraga, R. A. P., Rahmawati, E. P., Sari, S. D., & Zefri, S. (2023). Implikasi pemberian dispensasi perkawinan anak terhadap kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Proceeding of Conference on Law and Social Studies, 4(1).

Priyanda, R., Agustina, T. S., Ariantini, N. S., Rusmayani, N. G. A. L., Aslindar, D. A., Ningsih, K. P., Wulandari, S., Putranto, P., Yuniati, I., & Untari, I. (2022). Metodologi penelitian kuantitatif. Pradina Pustaka.

Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia;


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Office:
Fakultas Hukum
Universitas PGRI Madiun

Jl. Setiabudi No. 85 Kota Madiun 63118 Lt. 2
email : [email protected]