Urgensi Larangan Freelancer Notaris dan PPAT Sebagai Upaya Preventif Terhadap Perlindungan Jabatan Notaris dan PPAT
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Afifah, K. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. Jurnal Iux
Renaissance, 2(1), 154.
Anshori, A. G. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika. Press.
Beny, W., Setiyawan, M., & Khunaefi, M. W. (2023). Strategy and
Effectiveness of PKL Empowerment by Surakarta Government
through Capabilities Regulation of the City of Surakarta Number 3
year 2008. 3(February), 1–12.
Edison, D., & Ismail, I. (2014). Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2(4), 27.
HARYATI, F. (2018). Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan
Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode
Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)”. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1),
–95. https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.93
Margareta Sevilla Rosa Angelin, Inez Devina Clarissa, & Zefaki Widigdo.
(2021). Kasus Mafia Tanah Yang Menimpa Nirina Zubir : Apakah
Akibat Dari Lemahnya Hukum Pertanahan. Seminar Nasional
Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU), 1(1), 160–165.
https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v1i1.99
MediaBhayangkara1. (2021). Diduga Kuat Adanya Permainan Freelance Notaris dalam Paket Peningkatan Percepatan di ATR/BPN
Kabupaten Bandung. Mediabhayangkara1.Com.
https://www.mediabhayangkara1.com/diduga-kuat-adanyapermainan-freelance-notaris-dalam-paket-peningkatanpercepatan-di-atr-bpn-kabupaten-bandung/
Pratiwi, P. F. P. (2021). UPAYA PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DI KOTA PALANGKA RAYA. Literasi Hukum, 5(2), 23.
Priyambodo, Y., & Gunarto. (2017). Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga. Jurnal Akta, 4(3),
Rohman, N. (2022). Urgence and Security of Digitalization of Land Electronic Certificate Issuance Documents. 2(1), 1–7.
Safitri, T. O. (2019). Pemalsuan Alat Bukti atas Penitipan Uang Pajak oleh Notaris/PPAT dalam Menjalankan Tugas Jabatan. Acta Comitas
Jurnal Hukum Kenotariatan, 4(1), 116.
Saputra, R., & Djajaputra, G. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial. Jurnal Hukum
Adigama, 1(1), 2. https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2312
Schouten, C. T. B., & Tanawijaya, H. (2018). Perbuatan Maladministrasi Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Oleh PPAT dan Akibat Hukumnya
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang
Peraturan Jabatan PPAT Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT (Studi Kasus. Jurnal
Hukum Adigama, 1(1), 17.
Sjaifurracman. (2011). Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam
Pembuatan Akta. Mandar Maju.
Utami, S. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Unang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris. Jurnal Repertorium, 3(4), 89.
Wicaksono, A. P., & Saptanti, N. (2023). Recognition as Evidence that
Determines the Validity of the Sale and Purchase of Land and
Buildings ( Case Study : Case No . 1298 K / PDT / 2022 ).
(February), 1–6.
Wijaya, H. (2021). Problematika Hukum Pelaksanaan Cyber Notary Dalam Masa Pandemi Covid-19. Proceeding of Conference on Law and
Social Studies.
Wulandari, S., Arrizal, N. Z., Ilhafa, F., & Kurniawati, E. (2021).
Restrukturisasi Kontrak Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam
Bisnis. DINAMIKA DAN TANTANGAN CYBER LAW DI INDONESIA.
Yustica, A., Ngadino, & Sukma, N. M. (2020). Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum. Notarius, Vol. 13,(No. 1), 61.
Zulfiani, A., Aninditha, A. T., Gerald, D., & Silalahi, P. (2023). The
Enforcement of Emergency Law Number 7 of 1955 Concerning
Investigation , Prosecution , and Justice of Economic Crime , in
Supporting the Governance Policy of Subsidized Fertilizer. 3(7), 1–9
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Office:
Fakultas Hukum
Universitas PGRI Madiun
email : gulawentah@unipma.ac.id