Permasalahan Hukum dalam Fintech Peer-To-Peer Lending

Abstract

Abstrak

Salah satu layanan FinTech yang menjadi perhatian publik adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peerto-Peer Lending atau P2P Lending). Payung hukum dari Peer-to-Peer Lending tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK LPBBTI). Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menurut Pasal 1 Angka 1 POJK LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Tidak bertemunya secara langsung antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana tentu menimbulkan berbagai macam permasalahan. Pada penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahanbahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Meskipun telah adanya Peraturan OJK Nomor 18/ POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen namun perlu adanya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut yang dianggap belum mampu untuk mengakomodir aspek-aspek yang ada pada pemberi pinjaman sebagai konsumen.