Kewalahan Negara Mengikuti Dinamika Evolusi Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi

Abstract

Abstrak

Pengaruh perubahan hukum mulai timbul ketika adanya kesenjangan diantara keadaan, hubungan dan peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan hukum yang ada, salah satunya terkait perkembangan digitalisasi yang semakin meluas di setiap aspek kehidupan Masyarakat, yang tentunya tidak luput dari penggunaan data pribadi. Tujuan dari penelitian ini, untuk menganalisa relevansi antara hukum dengan perubahan yang ada di kehidupan sosial masyarakat terkait digitalisasi serta pelindungan data pribadi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analitis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa hal terpentingnya terkait keberadaan relevansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tidak diragukan lagi sebagaimana tercantum di dalam Penjelasan Umum dan jika dihubungkan dengan pelindungan hak asasi manusia, khususnya hak privasi (privacy rights). Namun, terdapat di beberapa pasal dalam UndangUndang Pelindungan Data Pribadi tersebut justru mengindikasikan bahwa negara berusaha melepas tanggung jawabnya untuk melindungi data warga negara dan terindikasi cenderung melindungi institusi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelindungan data pribadi yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi. Hal tersebut menjadikan hukum menjadi semakin tak berdaya ketika praktek-praktek politisasi kepentingan internal pemerintah lebih dominan daripada praktek hukum yang sebenarnya. Law Enforcement menjadi kehilangan ruang, oleh karena itu Ronald Katz Berpendapat bahwa apa yang terjadi di Indonesia adalah law without law.