PROBLEMATIKA HUKUM PELAKSANAAN CYBER NOTARY DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis mengenai permasalahan hukum terkait dengan pelaksanaan cyber notary dalam masa pandemi Covid-19, seperti keabsahan akta yang dibuat secara cyber notary dikarenakan adanya keharusan akta dibuat oleh notaris dalam wilayah kerja jabatannya, akibat hukum yang muncul dari akta cyber notary serta menelaah peluang dan hambatan yang muncul dari pelaksanaan cyber notary di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dimana memperoleh sumber hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris belum mengatur secara tegas mengenai pengaturan dan mekanisme pelaksanaan pembuatan akta berdasarkan cyber notary bahkan ditemukan bertentangan dengan peraturan lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaksanaan cyber notary sebenarnya merupakan solusi dalam pemberian jasa notaris kepada masyarakat ditengah pembatasan sosial dalam situasi pandemic Covid-19 dan perlu dibuat pengaturan secara khusus atau revisi ketentuan terkait.