Menjaga Martabat Hidup: Perlindungan Korban dan Implementasi Aspek Rehabilitatif dalam KUHP Baru
Abstract
Salah satu jaminan ditaatinya hukum oleh segenap masyarakat yang ditujukan hukum itu, tidak lain adalah adanya sanksi. Sanksi dalam hukum pidana dikenal antara lain berupa hukuman penjara, denda dan hukuman mati. Sanksi dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam dikenal memiliki sifat-sifat, karakter dan dimensinya masing-masing. Secara teori, dimensi sanksi dalam hukum pidana Indonesia dikatakan lahiriah semata, sedangkan dalam hukum pidana Islam sifatnya bukan hanya sekedar lahiriah, akan tetapi juga berdimensi bathin dan ukhrawi. Perubahan terhadap Kitab Undang Undang Hukum pidana tidak hanya sekedar perubahan terhadap pasal atau penambahan pasal. Dasar dari pada itu adalah prinsip prinsip dasar yang digunakan sebagai dinamika perubahannya yang berotasi hampir 360 derajat dari sebelumnya. Hal itu menuai sentiment oleh pakar hukum yang tidak sependapat akan orientasi yang digunakan. Jika kita mengacu pada apa prinsip hukum dan kenapa harus ada hukum dan bagaiamana hukum berlaku tentu semua benar. Tetapi pertanyaannya apakah kita menganut teori hukum sebagai pembalasan atau perbaikan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Arief, B. N. (2019). Perbandingan Hukum Pidana. RajaGrafindo Persada.
Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Jurnal Komunikasi Hukum, *5*(2), 12-25. https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16534
Hamzah, A. (2020). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
Hiariej, E. O. S. (2021). Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Dari KUHP Kolonial Menuju KUHP Nasional. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(1), 1-20. https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art1
Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). Naskah Akademik RUU KUHP. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Muladi, & Priyatno, D. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Kencana Prenada Media Group.
Prasetyo, T. (2018). Hukum Pidana (Edisi Revisi). RajaGrafindo Persada.
Reksodiputro, M. (2019). Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (pp. 84-95). Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Kompilasi Hukum, 5(1), 191-206. https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43
Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2020). Kriminologi. RajaGrafindo Persada.
Setiawan, M. N., & Afita, C. O. Y. (2025). Reformasi Sistem Hukum Pidana Melalui KUHP Baru: Tantangan Dan Peluang Menuju Keadilan Sosial. Jurnal Hukum Das Sollen, 11(1), 79-94.
Setyawan, D. (2024). Kriminalisasi Kohabitasi: Telaah Dari Aspek Kesusilaan, Adat, Agama, Moral, Kriminologi, Dan Psikologi. Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 13 (3), 294-306.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Edisi Revisi). RajaGrafindo Persada.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
Wahyudi, S. (2021). Implementasi Ide Restorative Justice Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 21 (1), 1-15. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.1.3312
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Office:
Fakultas Hukum
Universitas PGRI Madiun
email : [email protected]