Paradigma dalam Pembaharuan KUHP dan Tantangan Implementasinya: Menuju Sistem Hukum Pidana yang Adaktif dan Berkeadilan
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji paradigma dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kebutuhan mendesak reformasi hukum pidana yang adaptif dan berkeadilan untuk menjawab dinamika sosial dan perkembangan hukum nasional. Rumusan masalah difokuskan pada identifikasi paradigma utama dalam pembaharuan KUHP, hambatan yang muncul saat penerapan aturan baru, serta upaya strategis yang diperlukan untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang efektif dan adil. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka dan analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang perubahan norma dan proses legislasi KUHP. Data dianalisis secara kritis untuk menggali aspek paradigmatik dan faktor-faktor yang menghambat maupun mendukung implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaharuan KUHP mengadopsi paradigma hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan nilai keadilan, namun menghadapi tantangan seperti resistensi budaya hukum, ketidakselarasan antara regulasi dan praktik, serta keterbatasan sumber daya. Kesimpulan menegaskan pentingnya sinergi antara pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk merealisasikan sistem hukum pidana yang adaktif dan berkeadilan. Implikasi penelitian ini memberikan rekomendasi untuk strategi implementasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Arif Junaidi, & Rizki Nurdiansyah. (2025). Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia : Pidana Barat (KUHP) dan Pidana Adat. Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(3), 355–367. https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.1109
Arum, S. K. K., & Maulidah, K. (2025). Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia. Jurnal Hukum Ekualitas, 1(1), 57–69. https://doi.org/10.56607/73krj443
Fajriansyah, A., Siregar, R. A., & Panggabean, M. L. (2025). Reformasi Hukum Pidana di Era Digital: Analisis Terhadap KUHP Baru. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 11(1), 218–230. https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5462
Hikmah, F., & Agustian, R. A. (2023). Konvergensi Konsep Retribusi dan Rehabilitasi dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia. CREPIDO, 5(2), 217–228. https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.217-228
Hutapea, D. T., Koto, Z., & Syafruddin, S. (2024). Kebijakan Polri dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Ilmu Kepolisian, 18(1). https://doi.org/10.35879/jik.v18i1.445
Nasional, B. P. H. (n.d.). Tantangan KUHP Nasional Ubah Paradigma Hukum Pidana. BPHN. Retrieved https://bphn.go.id/siaran-pers/tantangan-kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana
Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). The Transformation of Indonesia’s Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes. Reformasi Hukum, 29(1), 1–21. https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169
Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. (2024). Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 4(2), 64–71. https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348
Rizki, A., & Siregar, R. A. (2025). Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP Baru di Indonesia. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 11(1), 205–217. https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5463
Rohmatulloh, R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pasca KUHP Baru. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan, 12(1).
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Office:
Fakultas Hukum
Universitas PGRI Madiun
email : [email protected]