Perlindungan yang Terabaikan: Urgensi Pembaruan Hukum Pengungsi Internasional di Tengah Krisis Kemanusiaan Timur Tengah

Abstract

Krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah, khususnya akibat konflik bersenjata di Palestina, Suriah, dan Yaman, telah menyebabkan peningkatan jumlah pengungsi secara signifikan serta memunculkan berbagai tantangan dalam implementasi hukum pengungsi internasional. Meskipun telah terdapat Convention Relating to the Status of Refugees 1951 dan Protocol Relating to the Status of Refugees 1967 sebagai landasan hukum utama perlindungan pengungsi, perkembangan karakter konflik kontemporer menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas perlindungan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951, Protokol 1967, dan instrumen hukum internasional lainnya, serta mengkaji urgensi pembaruan hukum pengungsi internasional dalam menghadapi krisis kemanusiaan di Timur Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi instrumen hukum internasional, peraturan perundang-undangan, literatur, serta jurnal ilmiah yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konvensi Pengungsi 1951 masih menjadi instrumen utama dalam perlindungan pengungsi.