Urgensi Pemanfaatan Odontologi Forensik dalam Penyidikan Tindak Pidana sebagai Scientific Evidence

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong pemanfaatan scientific evidence dalam sistem pembuktian pidana, termasuk melalui odontologi forensik. Meskipun demikian, pemanfaatan odontologi forensik di Indonesia masih lebih banyak diposisikan sebagai sarana identifikasi korban, sedangkan kedudukannya sebagai scientific evidence dalam penyidikan tindak pidana pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan odontologi forensik sebagai scientific evidence dalam penyidikan tindak pidana serta merumuskan model penguatan pemanfaatannya dalam sistem pembuktian pidana. Permasalahan penelitian meliputi bagaimana kedudukan odontologi forensik sebagai scientific evidence dalam penyidikan tindak pidana dan bagaimana model penguatan pemanfaatannya dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi dan argumentasi hukum serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP Tahun 2025 memberikan legitimasi normatif yang lebih luas terhadap penggunaan scientific evidence, sehingga hasil pemeriksaan odontologi forensik dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari alat pembuktian melalui keterangan ahli, surat, maupun alat bukti lain yang sah. Penguatan pemanfaatannya memerlukan penyusunan peraturan pelaksana, standar operasional nasional, pembangunan National Dental Record Database, peningkatan kompetensi dokter gigi forensik, serta penguatan koordinasi antarlembaga agar mampu mendukung pembuktian yang objektif, akurat, dan berkepastian hukum.