Perlindungan Hukum bagi Pengungsi Akibat Konflik di Timur Tengah: Analisis Tanggung Jawab Negara Transit Menurut Hukum Internasional

Abstract

Konflik bersenjata yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah telah menyebabkan meningkatnya jumlah pengungsi yang mencari perlindungan ke berbagai negara, termasuk negara-negara transit seperti Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum mengenai bentuk perlindungan yang harus diberikan oleh negara transit berdasarkan hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pengungsi akibat konflik di Timur Tengah serta mengkaji tanggung jawab negara transit menurut hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan, konvensi internasional, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967, Indonesia tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi melalui penerapan prinsip non-refoulement, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi nasional, koordinasi antarlembaga, serta belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai status dan hak-hak pengungsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi nasional dan peningkatan kerja sama dengan organisasi internasional guna mewujudkan sistem perlindungan pengungsi yang lebih efektif dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.