Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan KUHP Nasional dan UU ITE

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang semakin luas telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan menyebarkan informasi. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, salah satunya adalah pencemaran nama baik melalui media sosial. Penyebaran informasi yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dapat dilakukan dengan cepat dan menjangkau khalayak yang luas, sehingga menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara sosial, psikologis, maupun material. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial serta mengkaji batas antara kebebasan berekspresi dan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik melalui media sosial harus dianalisis secara hati-hati dengan memperhatikan unsur perbuatan, bentuk informasi yang disebarkan, maksud pelaku, serta dampak yang ditimbulkan. Penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi tidak menghilangkan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat, tetapi kebebasan tersebut tetap memiliki batas ketika dilakukan dengan menuduhkan suatu hal yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial perlu dilakukan secara proporsional agar perlindungan terhadap kehormatan individu tetap terjamin tanpa mengabaikan hak atas kebebasan berekspresi.