Rekonstruksi Norma Dispensasi Kawin sebagai Instrumen Perlindungan Hak Anak Perempuan di Indonesia

Abstract

Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan perkawinan di bawah usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan syarat memperoleh izin dari pengadilan. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, angka permohonan dispensasi kawin justru meningkat pasca-perubahan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks: norma yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan anak justru membuka celah hukum yang berpotensi disalahgunakan, sehingga anak perempuan tetap rentan mengalami perkawinan usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dispensasi kawin dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia beserta kelemahan normatifnya, serta merumuskan gagasan rekonstruksi norma dispensasi kawin agar dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen perlindungan hak anak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), didukung analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 serta instrumen hukum internasional terkait perlindungan anak, seperti Convention on the Rights of the Child (CRC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dispensasi kawin saat ini masih memiliki kelemahan pada aspek syarat pengajuan yang longgar, minimnya parameter objektif dalam pertimbangan hakim, serta lemahnya mekanisme pengawasan pasca-putusan. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi norma melalui penguatan kriteria "kepentingan terbaik bagi anak" (the best interest of the child), pembatasan alasan dispensasi kawin secara lebih ketat, serta sinkronisasi antara hukum perkawinan nasional dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam instrumen hukum internasional