MEMBANGUN SISTEM PERADILAN PIDANA YANG HUMANIS MELALUI PENGUATAN PERLINDUNGAN HAK KORBAN DALAM KUHP BARU

Abstract

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini cenderung berfokus pada pelaku tindak pidana, sementara posisi korban sering terabaikan dalam proses penegakan hukum. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan substantif karena hak-hak korban kurang mendapat perhatian yang layak. Berlakunya KUHP baru pada tahun 2022 menghadirkan semangat pembaharuan dengan memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap perlindungan hak korban, baik melalui mekanisme restitusi, kompensasi, maupun pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana KUHP baru dapat memperkuat perlindungan hak korban serta berkontribusi dalam membangun sistem peradilan pidana yang humanis di Indonesia. Rumusan masalah difokuskan pada pengakuan hak korban, mekanisme perlindungan yang tersedia, penerapan prinsip humanis dalam sistem peradilan pidana, serta tantangan implementasi KUHP baru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh literatur viktimologi dan teori keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru telah memberikan landasan normatif yang signifikan dalam memperkuat perlindungan korban, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, rendahnya sosialisasi, dan potensi tumpang tindih dengan peraturan lain. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak korban merupakan pilar penting dalam pembangunan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, sehingga perlu dukungan melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan edukasi masyarakat.