TRANSFORMASI PARADIGMA PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KUHP 2023: KAJIAN YURIDIS NORMATIF DARI PERSPEKTIF RETRIBUTIF KE RESTORATIF

Abstract

Selama lebih dari satu abad, sistem hukum pidana Indonesia berakar pada Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvS) yang berorientasi pada asas pembalasan (retributive justice). Paradigma ini menekankan penghukuman terhadap pelaku tanpa memperhatikan pemulihan bagi korban maupun keseimbangan sosial. Reformasi hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai pergeseran menuju pendekatan restoratif, dengan tujuan menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan perdamaian sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan literatur ilmiah. Bahan hukum yang dikaji meliputi KUHP 2023, Perma Nomor 1 Tahun 2024, Perkap Nomor 8 Tahun 2021, dan Perja Nomor 15 Tahun 2020. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP 2023 menegaskan perubahan orientasi pemidanaan dari pembalasan menjadi pemulihan sosial. Pengakuan terhadap living law juga membuka ruang bagi penerapan nilai-nilai kearifan lokal. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kurangnya pemahaman aparat, ketidaksinkronan antar lembaga, dan minimnya pedoman teknis. Secara keseluruhan, KUHP 2023 merefleksikan transformasi hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih humanis, inklusif, dan berkeadilan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia.