Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Kejahatan di Bidang Pertanahan menurut UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan kejahatan di bidang pertanahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Analisis ini membandingkan pengaturan kejahatan di bidang pertanahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru (UU No. 1 Tahun 2023) dengan KUHP lama (Wetboek van Strafrecht). Kejahatan pertanahan, yang marak dikenal sebagai mafia tanah, merupakan isu kompleks yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara. Kejahatan pertanahan, yang sering disebut sebagai mafia tanah merupakan masalah kompleks yang merugikan masyarakat dan negara. Pembaruan dalam KUHP baru berpotensi mencakup spesifikasi unsur pidana yang lebih tajam terhadap modus operandi mafia tanah, seperti pemalsuan dokumen hak atas tanah dan praktik penyerobotan. Namun, identifikasi kelemahan dan potensi implementasi menjadi krusial. Analisis ini berfokus pada perbandingan antara regulasi KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) dengan KUHP baru, mengidentifikasi pembaruan, kelemahan, dan potensi implementasi. Tujuannya adalah untuk menilai apakah KUHP baru memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan efektif dalam memerangi kejahatan pertanahan dan menilai efektivitas pembaruan hukum pidana ini dalam memberantas praktik ilegal tersebut.. KUHP baru diharapkan memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan efektif dengan memperjelas dan memperberat sanksi, serta mencakup kerangka yang lebih komprehensif untuk menjerat pelaku. Keberhasilan implementasinya akan sangat bergantung pada sinergi antarlembaga penegak hukum dan dukungan regulasi teknis.