KUHP Nasional dan Paradigma Baru Penegakan Hukum Pidana : Menuju Sistem Hukum Yang Responsif dan Progresif

Nafitza Ainurrisma, Nuri Permatasari, Muhammad Nixon, Meyranda Maulina, Sulistya eviningrum

Abstract


Pembaharuan KUHP nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia. Pergeseran dari warisan kolonial menuju paradigma baru ini menandai upaya penegakan hukum yang lebih responsif dan progresif, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. KUHP baru ini tidak sekadar kode hukum yang dikodifikasi, tetapi juga sebagai instrumen transformasi guna menghadirkan sistem hukum pidana yang mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat modern. Pembaruan ini mengakomodasi nilai keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kebutuhan masyarakat kontemporer, serta menuntut sinergi dari berbagai pihak, termasuk legislatif, aparat penegak hukum, dan masyarakat supaya implementasinya berjalan efektif. Dengan adanya perubahan ini, sistem hukum berpotensi lebih adil dan humanis, serta mampu menampung tantangan zaman. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap regulasi dan literatur hukum, dikaji bahwa KUHP terbaru ini menjadi fondasi yang kuat untuk pembangunan hukum nasional yang lebih berkeadilan dan responsif

Keywords


KUHP Nasional, hukum pudana, paradigma baru, penegakan hukum, sistem hukum profresif.

Full Text:

PDF

References


Tristan Pascal Moeliono, “Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht Dan Wetboek van STrafrecht Voor Nederlandsch Indie,” 2021, 663.

BPHN, RUU KUHP Disahkan menjadi Undang-Undang, 6 Desember 2022.

IJRS & The Asia Foundation, Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca-Berlakunya KUHP 2023, 2024.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hukumonline, Berlaku 2026, KUHP Nasional Buka Ruang Pidana Alternatif dan Jerat Korporasi, 2025.

DPR RI, Perkembangan dan Isu Krusial RUU KUHP, 2022.

Kompas, Implementasi KUHP Baru Butuh Persiapan Serius, 2023.

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Kritik Terhadap Hukum Positivis, dikutip dalam kajian akademik 2019–2022.

OJS UID, Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia Pasca-KUHP 2023, 2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 22.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Paradigma Baru Hukum Pidana dalam KUHP Nasional, Jurnal Hukum, Vol. 23 No. 1 (2023), hlm. 15–17. Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 45–46.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Tantangan KUHP Nasional: Ubah Paradigma Hukum Pidana, 2023.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Paradigma Baru Hukum Pidana dalam KUHP Nasional, Jurnal Hukum, Vol. 23 No. 1 (2023), hlm. 15–16.

BBC Indonesia, KUHP Baru Indonesia: Kritik atas Pasal-pasal Kontroversial dan Dampaknya terhadap HAM, 2022.

Komnas HAM RI, Analisis Pasal-Pasal KUHP Baru dalam Perspektif HAM dan Kebebasan Sipil, Jakarta: Laporan Tahunan Komnas HAM, 2023, hlm. 47–50.

Kementerian Hukum dan HAM RI, Tantangan Sosialisasi KUHP Baru dan Perubahan Paradigma Hukum Pidana, 2023.

Amnesty International, Indonesia: New Criminal Code Undermines Human Rights, 2022. Tersedia di: https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/6271/2022/en/

DIH KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI. “UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” n.d. https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp.

Eviningrum, Sulistya. “Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat.” Proceeding of Conference on Law and Social Studies, no. 19 (2021).

hukumonline.com. “KUHP Nasional Ubah Paradigma Hukum Pidana Fokus Ke Pemulihan Sosial,” n.d. https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana-fokus-ke-pemulihan-sosial-lt679b4b81c5fc8/.

Kuhp, Tahun Tentang, and Pengesahan Rkuhp. “UNDANG-UNDANG NOMOR,” 2023.

Moeliono, Tristan Pascal. “Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht Dan Wetboek van STrafrecht Voor Nederlandsch Indie,” 2021, 663.

Permadi, Restu. “Paradigma Baru KUHP Nasional, Siapkah Masyarakat Indonesia Menerimanya?” marinews, n.d. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/paradigma-baru-kuhp-nasional-0vS.

Utami, Ariesta Dwi. “Urgensi Revisi KUHAP: Menyongsong Sistem Hukum Yang Lebih Berkeadilan.” universitas muhammadiah jakarta, 2025. https://umj.ac.id/opini-1/urgensi-revisi-kuhap-menyongsong-sistem-hukum-yang-lebih-berkeadilan/.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Office:
Fakultas Hukum
Universitas PGRI Madiun

Jl. Setiabudi No. 85 Kota Madiun 63118 Lt. 2
email : [email protected]