Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Kontroversial terhadap KUHP baru

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan pada tahun 2023 dan direncanakan berlaku pada 2026 menghadirkan perdebatan serius dalam ranah hukum Indonesia. Meskipun bertujuan menggantikan KUHP warisan kolonial dengan hukum yang lebih sesuai nilai-nilai Pancasila dan dinamika masyarakat modern, KUHP baru memunculkan kontroversi terkait perlindungan hak asasi manusia (HAM). Artikel ini membahas tiga isu utama, yakni pembatasan hak kebebasan berbicara, pengaturan tindak pidana terkait moralitas dan kehidupan privat, serta penerapan hukuman mati. Analisis menunjukkan bahwa pasal-pasal multitafsir dalam KUHP baru membuka ruang luas bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan diskresi, sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, keberadaan pidana mati dinilai bertentangan dengan hak hidup yang dijamin konstitusi dan instrumen HAM internasional. Implikasi dari KUHP baru tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada kebebasan sipil, legitimasi demokrasi, serta stabilitas sosial-politik di Indonesia. Artikel ini menegaskan perlunya mekanisme pengawasan yang kuat dan evaluasi kritis agar KUHP baru tidak menjadi instrumen represif, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap HAM.