Kontroversi Pasal dalam KUHP Baru : Antara Moralitas dan Hak Asasi Manusia (Pasal 411/412)

Farent Athaya Zulfikar Hartama, Rizkyani Nor Ramadhani, Ahmad Muzaki, Thaurizka Amalia, Bambang Eko Nugroho

Abstract


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menghadirkan pembaruan hukum pidana nasional sekaligus memicu kontroversi di tengah masyarakat. Salah satu pasal yang paling banyak diperdebatkan adalah Pasal 411 dan Pasal 412 yang mengatur tindak pidana perzinaan. Pasal ini memperluas cakupan perzinaan, tidak hanya terbatas pada hubungan seksual yang melibatkan salah satu pihak yang telah menikah, tetapi juga mencakup hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta instrumen hak asasi manusia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada perbandingan antara kepentingan moralitas sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan perzinaan dalam Pasal 411–412 KUHP dimaksudkan untuk melindungi moralitas publik dan nilai-nilai sosial budaya Indonesia. Namun, dari perspektif hak asasi manusia, ketentuan tersebut menimbulkan persoalan karena berpotensi melanggar hak privasi, kebebasan individu, dan prinsip non-diskriminasi. Kontroversi ini mencerminkan adanya tarik-menarik antara upaya negara menjaga moralitas kolektif dengan kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak fundamental warga negara. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi dan penerapan hukum yang hati-hati agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan dan pelanggaran HAM.

Keywords


KUHP Baru, perzinaan, Pasal 411–412, moralitas, hak asasi manusia.

Full Text:

PDF

References


Johari. 2020. Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Vol. 8, No. 2.

Muktiono. 2015. Kritik Konseptualisasi Pemegang Hak Dan Pemegang Kewajiban Dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia, Jurnal Arena Hukum, Vol. 8, No. 3.

Nurhaliza, Siti. “Urgensi Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Kohabitasi (Samen Leven) Sebagai Delik Aduan Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Jurnal Hukum dan Masyarakat 5, no. 1 (2023): 78

Safitri, Nurinda Ika dan Eko Wahyudi. 2023. Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9, No. 20.

Santoso, Budi. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi”. Jurnal Al-Ahkam 12, no. 2 (2023): 102

Semarajaya, I, B, B & Sugama I, D, G, D. “Kriminalisasi Terhadap Pelaku Kohabitasi Sebagai Upaya Meminimalisir Tindakan Persekusi Dalam KUHP Baru”. Jurnal Kertha Desa 12, no. 9 (2024): 4775-4785.

Wijaya, Indra. “Hak Privasi dan Batasan Intervensi Negara dalam Hukum Pidana”, Jurnal Hak Asasi Manusia 10, no. 1 (2020): 55-70.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Office:
Fakultas Hukum
Universitas PGRI Madiun

Jl. Auri No. 14–16, Kota Madiun 63118 Lt. 3
email : [email protected]