PERUBAHAN PARADIGMA HUKUM PIDANA INDONESIA: ANALISIS KUHP BARU DAN DAMPAKNYA

Abstract

Perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia terjadi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menggantikan KUHP warisan kolonial. Regulasi ini menggantikan KUHP warisan kolonial dan mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana dari orientasi pembalasan menuju pemulihan serta keadilan yang lebih humanistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan paradigma hukum pidana Indonesia melalui kajian yuridis normatif–komparatif terhadap substansi KUHP baru, dengan menyoroti aspek pengakuan terhadap living law (hukum yang hidup di masyarakat), variasi bentuk sanksi pidana, serta penguatan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pergeseran paradigma hukum pidana tercermin dalam KUHP baru, dan (2) apa implikasi yuridis serta sosial dari penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru menggeser orientasi hukum pidana dari retributif menuju restoratif dan kontekstual, dengan penekanan pada nilai keadilan sosial dan perlindungan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan berupa kesiapan aparat penegak hukum, harmonisasi regulasi, serta penerimaan masyarakat terhadap norma baru. Simpulan penelitian menegaskan bahwa KUHP baru merupakan langkah progresif menuju pembaruan hukum nasional yang berkeadilan, tetapi memerlukan strategi implementasi yang komprehensif agar efektif dan berkelanjutan.