REFORMASI HUKUM PIDANA INDONESIA: PERGESERAN PARADIGMA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TRANSISI DARI KUHP LAMA KE KUHP BARU

Abstract

Reformasi hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum nasional Indonesia. KUHP baru lahir sebagai bentuk pembaruan hukum pidana untuk menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial Belanda yang telah berlaku lebih dari satu abad. Pembaruan ini didasari semangat dekolonisasi dan demokratisasi hukum agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip hak asasi manusia (HAM). Namun, pembaruan ini juga menuai kritik karena dianggap menghadirkan kembali beberapa pasal yang berpotensi membatasi kebebasan sipil, terutama kebebasan berpendapat di ruang publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran paradigma perlindungan HAM dalam transisi dari KUHP lama ke KUHP baru, dengan fokus pada pembatasan hak suara sipil dan kebebasan bersuara. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap dokumen perundang-undangan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru mengandung nilai-nilai progresif, sejumlah ketentuan seperti “Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 218 dan 219 mengenai perbuatan penghinaan terhadap Presiden serta Wakil Presiden” (Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan …, COLaS UNIPMA, 2023) menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan hukum. Selain itu, “KUHP yang baru menurunkan tingkat sanksi pidana dan menjadikan tindak pidana penghinaan sebagai delik yang hanya dapat diproses berdasarkan adanya pengaduan” (Padang dkk. 2023), tetapi belum sepenuhnya menjamin perlindungan bagi suara kritis masyarakat.

Penelitian ini menegaskan bahwa KUHP baru perlu diimplementasikan secara hati-hati agar tidak menjadi instrumen pembungkaman terhadap kebebasan sipil. Penguatan mekanisme pengawasan, penafsiran hukum yang progresif, serta edukasi publik menjadi langkah penting agar reformasi hukum pidana benar-benar berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.