Pengaturan Aspek Tindak Pidana Korporasi Pada KUHP Baru

Fakta Kurnia, Fitri Wulandari, Gita Aurenzha, Safrina Rahmawati, Mohammad Dwi, Nizam Zakka Arrizal

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti secara rinci peraturan yang berkaitan dengan kejahatan korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). KUHP terbaru ini mewakili kemajuan signifikan dalam kerangka hukum pidana Indonesia dengan secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana umum, yang sebelumnya hanya diatur dalam undang-undang sektoral tertentu. Area utama penelitian meliputi: definisi korporasi dan kejahatan korporasi; dasar dan model pertanggungjawaban pidana korporasi; serta berbagai bentuk hukuman pidana dan sanksi yang dapat dikenakan pada korporasi. Peraturan ini semakin luas, mencakup pertanggungjawaban pidana tidak hanya bagi korporasi itu sendiri, tetapi juga bagi manajer, direktur, pengawas, dan/atau pemilik manfaat (Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023). Selain hukuman pidana utama berupa denda, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru juga memperkenalkan berbagai hukuman pidana pelengkap dan sanksi yang lebih komprehensif, seperti larangan melakukan kegiatan tertentu, penutupan operasional, dan penyitaan aset (Pasal 118 & 120 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan transparan bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran korporasi. Pengakuan korporasi sebagai subjek pidana, disertai dengan perluasan 


Keywords


KUHP, Pertanggung Jawaban Pidana, Penegakkan Hukum Korporasi.

Full Text:

PDF

References


A.Zainal.Abidin.Farid, 2018, Hukum.Pidana 1, Jakarta, Sinar Grafika.

Aryaputra, M. I., & Triwati, A. (2023). Arah Kebijakan Sistem Pemidanaan bagi Korporasi dalam KUHP Nasional. Masalah-Masalah Hukum, 52(2), 208-216.

Aulia Ali Reza, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015.

Budi Suhariyanto, 2016, Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Jurnal De Jure Volume 16 Nomor 2 Juni 2016, Balitbang Kemenkumham Jakarta.

Bulan, D.N. (2025). "Kebijakan Pemidanaan Korporasi dalam RUU KUHP," Criminal Justice Studies Journal, STIH Awang Long.

Charda, U. S., Manggala Yudha, F. S., & Wahyuni, S. (2024). Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia. Journal Of Social Science Research, 4(Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia), 3051–3061.

Hidayat, T. (2021). "Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Mataram.

Hidayat, T. (2023). "Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam KUHP Baru," Jurnal Reformasi Hukum, RIDWAN Institute.

Iskandar, D., Rahmat, A., & Sari, P. (2020). "Kajian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru", Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50 (3), 310-322.

Krismen, Y. (2014). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi. Jurnal Ilmu Hukum Riau, 4(1), 9090.

Kristian, 2014, Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Nusa Aulia Bandung.

Muladi, 1999, Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, Universitas Diponegoro, Semarang

Putra, A. (2024). Aspek Pemidanaan Korporasi Berdasarkan KUHP 2023 dan Perma. Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), 78-95.

Rahardjo, S,1980,Hukum, Masyarakat danPembangunan,Alumni,Bandung

Saifullah (2006). Metodologi Penelitian, UIN Malang Repository.

Sari, D. (2023). Kebijakan Pemidanaan Korporasi dalam RUU KUHP. Jurnal Ilmu Hukum dan HAM, 12(1), 45-60.

Sefrita, F.E. (2020). BAB III METODE PENELITIAN Penelitian hukum, eprints.ummetro.ac.id.

Sjawie, H. F. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi (hlm. 24). Kencana

Sjawie, H. F., & SH, L. M. (2018). Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tipikor. Prenada Media.

Sutan Remy Sjahdeini, "Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya", Kencana, Depok, 2017.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Office:
Fakultas Hukum
Universitas PGRI Madiun

Jl. Auri No. 14–16, Kota Madiun 63118 Lt. 3
email : [email protected]