Perbedaan Paradigma di dalam KUHP lama dan KUHP 2023

Abstract

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menandai pergeseran paradigma hukum pidana di Indonesia dari orientasi retributif menuju pendekatan yang lebih holistik. KUHP lama yang bersumber dari hukum kolonial Belanda menganut paradigma monistis dengan penekanan pada keadilan retributif (pembalasan), sehingga hukuman penjara dipandang sebagai instrumen utama. Sebaliknya, KUHP Nasional menekankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, di mana pemidanaan tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban serta mereintegrasikan pelaku ke masyarakat. Perubahan mendasar ini tercermin dalam penerapan prinsip ultimum remedium, yang menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Namun, implementasi paradigma baru menghadapi tantangan, khususnya dalam mengubah pola pikir masyarakat dan menyelaraskan pemahaman antar aparat penegak hukum. Dengan sosialisasi yang masif, harmonisasi penerapan hukum, serta konsistensi dalam sistem peradilan, KUHP Nasional diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih berkeadilan, responsif, dan sesuai dengan nilai Pancasila serta kearifan lokal.