Urgensi dan Arah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional dalam Perspektif Filosofis dan Sosiologis untuk Menyongsong Implementasi KUHP Baru di Indonesia
Abstract
Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan momen historis dalam perjalanan sistem hukum Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi dan arah pembaruan hukum pidana nasional melalui dua lensa utama: filosofis dan sosiologis. Secara filosofis, pembaruan ini menandai pergeseran paradigma dari keadilan retributif yang diwarisi dari hukum kolonial menuju keseimbangan antara keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Dari perspektif sosiologis, KUHP baru merupakan manifestasi dekolonisasi hukum, upaya untuk menyelaraskan hukum positif dengan realitas sosial (social reality) dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (living law), serta menjawab tantangan zaman yang tidak terakomodasi dalam kitab peninggalan colonial. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan studi dokumen, teori dan peraturan-peraturan yang ada, yang sesuai dengan penelitian ini. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah KUHP baru bukan sekadar perubahan teks hukum, melainkan sebuah proyeksi identitas bangsa dan upaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan relevan dengan konteks ke-Indonesia-an. Implementasinya menuntut perubahan pola pikir dari seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita hukum yang terkandung di dalamnya.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Andriyani, Y. (n.d.). Proceeding of Conference on
Law and Social Studies Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelengaraan
Pemilihan Umum yang Berkualitas.
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Anjarsari, P. (n.d.). Proceeding of Conference On Law and Social Studies Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilihan Tahun 2020 di Jawa Timur.
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Arrizal, N. Z. (n.d.). Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa
Indonesia.
Eviningrum, S. (n.d.). Kehidupan Sosial Masyarakat Dan Perspektif Hukum Pidana
Mengenai Cyber Crime Di Era Pandemi Covid-19.
Eviningrum, S. (2021). Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi
Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat.
Proceeding of Conference on Law and Social Studies.
Faisal, S. H., & Hikmah, F. (2025). Pemaknaan Asas Legalitas dalam Pemikiran
Hukum Pidana Nasional dan Filsafat Hukum. Litera.
Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F. (2019). Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di
Tengah Pluralisme Hukum Indonesia. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan
Pendidikan, 18(1), 734–740.
Irawati, A. C. (2019). Politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana (RUU KUHP
asas legalitas). ADIL Indonesia Journal, 1(2).
Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana
Indonesia. Sapientia Et Virtus, 8(1), 225–247.
Nadianti, E., & Kusumo, B. A. (2025). Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan
Hukum Pidana Nasional: Analisis terhadap KUHP Baru Indonesia. Indonesian
Journal of Law and Justice, 2(4), 10.
Rahman, A., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Tinjauan Kritis terhadap
Ketentuan Tindak Pidana Penghinaan Presiden dalam Kuhp Baru dalam
Perspektif Kebebasan Berpendapat. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik
Dan Humaniora, 4(3), 653–667.
Rahmawati, S. D., & Andrian, Z. (2025). Telaah Undang-Undang KUHP Baru dalam
Perspektif Politik Hukum. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan
Humaniora, 4(1), 78–89.
Rizki, A., & Siregar, R. A. (2025). Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP
Baru di Indonesia. Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ), 11(1), 205–217.
Rosmini, S. (2025). URGENSI REFORMULASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (KUHP) DALAM KONTEKS NILAI-NILAI PANCASILA. LEGALITAS:
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 10(1), 25–32.
Sari, S. D. (2017). Cinta tanah air dan Salafus Shalih. Prosiding Konferensi Nasional
Kewarganegaraan III P-ISSN, 2598, 5973.
Sari, S. D., Arrizal, N. Z., & Budiono, A. (2020). Honesty as the fundamental basis of
legal education: a study and critique on “freedom to learn” educational policy. The
rd International Conference On Education And Social Science Research (Icesre
, Universitas Pgri Semarang, Indonesia, 14.
Sari, S. D., Arrizal, N. Z., Eviningrum, S., Kharisma, B. U., Perdana, Y. A. W., &
Aa’nisaa, R. (2024). Optimalisasi Political Education Melalui Implementasi
KRPPA Menjelang Pilkada Serentak Di Kota Madiun. Proceeding of Conference
on Law and Social Studies, 1(1).
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Office:
Fakultas Hukum
Universitas PGRI Madiun
email : [email protected]