Urgensi dan Arah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional dalam Perspektif Filosofis dan Sosiologis untuk Menyongsong Implementasi KUHP Baru di Indonesia

Christian Abimanyu Yudyan Timur, Erla Enovita, Dhamar Sukmajati Situ Morang, Bintang Ulya Kharisma

Abstract


Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan momen historis dalam perjalanan sistem hukum Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi dan arah pembaruan hukum pidana nasional melalui dua lensa utama: filosofis dan sosiologis. Secara filosofis, pembaruan ini menandai pergeseran paradigma dari keadilan retributif yang diwarisi dari hukum kolonial menuju keseimbangan antara keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Dari perspektif sosiologis, KUHP baru merupakan manifestasi dekolonisasi hukum, upaya untuk menyelaraskan hukum positif dengan realitas sosial (social reality) dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (living law), serta menjawab tantangan zaman yang tidak terakomodasi dalam kitab peninggalan colonial. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan studi dokumen, teori dan peraturan-peraturan yang ada, yang sesuai dengan penelitian ini.  Kemudian hasil dari penelitian ini adalah KUHP baru bukan sekadar perubahan teks hukum, melainkan sebuah proyeksi identitas bangsa dan upaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan relevan dengan konteks ke-Indonesia-an. Implementasinya menuntut perubahan pola pikir dari seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita hukum yang terkandung di dalamnya.


Keywords


Pembaruan Hukum Pidana, KUHP Nasional, Sosiologi Hukum

Full Text:

PDF

References


Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Andriyani, Y. (n.d.). Proceeding of Conference on

Law and Social Studies Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelengaraan

Pemilihan Umum yang Berkualitas.

http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS

Anjarsari, P. (n.d.). Proceeding of Conference On Law and Social Studies Partisipasi

Masyarakat dalam Pemilihan Tahun 2020 di Jawa Timur.

http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS

Arrizal, N. Z. (n.d.). Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa

Indonesia.

Eviningrum, S. (n.d.). Kehidupan Sosial Masyarakat Dan Perspektif Hukum Pidana

Mengenai Cyber Crime Di Era Pandemi Covid-19.

Eviningrum, S. (2021). Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi

Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat.

Proceeding of Conference on Law and Social Studies.

Faisal, S. H., & Hikmah, F. (2025). Pemaknaan Asas Legalitas dalam Pemikiran

Hukum Pidana Nasional dan Filsafat Hukum. Litera.

Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F. (2019). Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di

Tengah Pluralisme Hukum Indonesia. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan

Pendidikan, 18(1), 734–740.

Irawati, A. C. (2019). Politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana (RUU KUHP

asas legalitas). ADIL Indonesia Journal, 1(2).

Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Indonesia. Sapientia Et Virtus, 8(1), 225–247.

Nadianti, E., & Kusumo, B. A. (2025). Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan

Hukum Pidana Nasional: Analisis terhadap KUHP Baru Indonesia. Indonesian

Journal of Law and Justice, 2(4), 10.

Rahman, A., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Tinjauan Kritis terhadap

Ketentuan Tindak Pidana Penghinaan Presiden dalam Kuhp Baru dalam

Perspektif Kebebasan Berpendapat. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik

Dan Humaniora, 4(3), 653–667.

Rahmawati, S. D., & Andrian, Z. (2025). Telaah Undang-Undang KUHP Baru dalam

Perspektif Politik Hukum. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan

Humaniora, 4(1), 78–89.

Rizki, A., & Siregar, R. A. (2025). Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP

Baru di Indonesia. Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ), 11(1), 205–217.

Rosmini, S. (2025). URGENSI REFORMULASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

PIDANA (KUHP) DALAM KONTEKS NILAI-NILAI PANCASILA. LEGALITAS:

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 10(1), 25–32.

Sari, S. D. (2017). Cinta tanah air dan Salafus Shalih. Prosiding Konferensi Nasional

Kewarganegaraan III P-ISSN, 2598, 5973.

Sari, S. D., Arrizal, N. Z., & Budiono, A. (2020). Honesty as the fundamental basis of

legal education: a study and critique on “freedom to learn” educational policy. The

rd International Conference On Education And Social Science Research (Icesre

, Universitas Pgri Semarang, Indonesia, 14.

Sari, S. D., Arrizal, N. Z., Eviningrum, S., Kharisma, B. U., Perdana, Y. A. W., &

Aa’nisaa, R. (2024). Optimalisasi Political Education Melalui Implementasi

KRPPA Menjelang Pilkada Serentak Di Kota Madiun. Proceeding of Conference

on Law and Social Studies, 1(1).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Office:
Fakultas Hukum
Universitas PGRI Madiun

Jl. Auri No. 14–16, Kota Madiun 63118 Lt. 3
email : [email protected]