EKSISTENSI KUHP NASIONAL SEBAGAI WUJUD REKODIFIKASI HUKUM DALAM MERUBAH PARADIGMA PEMIDANAAN DI INDONESIA

Abstract

Hukum pidana memainkan peran yang cukup vital sebagai mekanisme utama dalam menjamin ketertiban sosial dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Kendati demikian, KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini masih merupakan warisan kolonial Belanda sehingga banyak ketentuan yang dipandang tidak lagi relevan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hal tersebut yang menjadi rujukan tampaknya perlu dilakukan pembaruan hukum pidana di Indonesia ketika KUHP lama dinilai tidak mampu mengakomodasi akan kebutuhan hukum kontemporer. Kini perjalanan yang amat panjang bagi bangsa Indonesia untuk mempunyai KUHP produk sendiri telah terjawab sudah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan banyak masyarakat menyebut sebagai KUHP Nasional. Tujuan penelitian ini lebih ditekankan untuk menelaah pemberlakuan akan KUHP Nasional yang berorientasi pada bentuk pemulihan sosial di masyarakat. Rumusan masalah yang akan penulis kaji berhubungan dengan bagaimana wujud transformasi hukum yang tertuang dalam tujuan pemidanaan, konsepsi pemaafan hakim (rechterlijk pardon), dan implementasi keadilan restoratif dalam KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan besar harapan dapat memberi manfaat kepada para pembaca untuk bersama kita mengawal praktik dari keberlakuan KUHP Nasional yang menjadi mimpi besar kita semua setelah hampir 67 tahun lamanya sejak tahun 1958 di mulainya wacana akan pembaruan namun senantiasa mendapati jalan yang buntu.