Framing Media terkait Netralitas ASN dalam Kampanye Pemilu 2024: Implikasinya pada Legitimasi Pemerintahan dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Abstract
Penelitian ini mengkaji framing media terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama kampanye Pemilu 2024. Studi ini menganalisis penyajian berita oleh Tempo, Kompas TV, dan Metro TV. Metodologi penelitian menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan empiris, meliputi analisis konten media komparatif dan survei persepsi publik. Fokus analisis mencakup implementasi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hasil penelitian mengungkapkan variasi signifikan dalam framing antar media. Tempo menyoroti dugaan upaya sistematis rezim dalam memobilisasi ASN, Kompas mengaitkan pelanggaran dengan budaya feodalistik dan sistem patronase, sementara Metro TV berfokus pada pelaporan temuan konkret. framing media ini berdampak substansial pada persepsi publik tentang netralitas ASN dan efektivitas sistem ketatanegaraan. Selain itu implementasi kebebasan pers masih menghadapi tantangan kompleks, termasuk intimidasi terhadap jurnalis, yang dapat mempengaruhi peran media dalam mekanisme checks and balances. Lebih lanjut, pelanggaran netralitas ASN selama kampanye pemilu terbukti memiliki implikasi serius terhadap legitimasi pemerintahan, sistem ketatanegaraan dan prinsip-prinsip demokrasi. Pemberitaan media tidak hanya mencerminkan realitas politik, tetapi juga berpotensi membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku pemilih. Saran Peneliti pentingnya komitmen semua pemangku kepentingan dalam membangun fondasi pemerintahan yang legitimate, stabil, dan demokratis pasca Pemilu 2024.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Daniel Deha and Mulharnetti Syas, “Relasi Media, Pemerintah, Dan Publik (Analisis Framing Dan Strukturasi Pada Majalah Tempo),” Jurnal Signal 9, no. 1 (2021): 67, https://doi.org/10.33603/signal.v9i1.3993.
Damanik, S. C., Tarigan, H., Pitoyo, A., & Almubaroq, H. Z. “Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (Tujuan Sdgs Ke-16) sebagai Tujuan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Menghadapi Bonus Demografi Tahun 2030.” NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 10, no. 7 (2023): 3527-3532.
Fitria Chusna Farisa, "Jelang Pemilu 2024, 1.605 ASN Melanggar Netralitas dan Disanksi," Kompas.com, October 6, 2023, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/04/pelanggaran-netralitas-asn-kian-vulgar.
Herlambang P. Wiratraman, “Kebebasan Pers, Hukum, Dan Politik Otoritarianisme Digital,” Undang: Jurnal Hukum 6, no. 1 (2023): 1–31, https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.1-31.
Kasman, Suf, Jumarni N, and Sukma Dewi Yanti, “Problematika Keikutsertaan Media Pers Bertarung Dalam Pemilu,” ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin 3, no. 2 (2024): 536–41.
Mahmud, Peter. Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005). hlm. 42-56.
Metrotvnews.com, “Komnas HAM Temukan Bukti ASN Tidak Netral,” February 17, 2024. [Accessed June 25, 2024].
Nani, Kurniasari, and Gusti Aji Gilang, “Kepemilikan Dan Bingkai Media (Analisis Framing Pemberitaan Joko Widodo Sebagai Kandidat Calon Presiden Pada Koran Sindo),” Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna 6, no. 1 (2018): 96, https://doi.org/10.30659/jikm.6.1.96-116.
Presiden RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan, no. 1 (1999).
Sari, S. D. “Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Madiun Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan.” Jurnal Bedah Hukum 8, no. 1 (2024): 257-279.
Stocks. “Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”
Yulianto, Y. F. “Efektifitas Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kode Etik Jurnalistik Tentang Pemberitaan Yang Memicu Konflik Di Masyarakat),” no. 40 (2021).
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Office:
Fakultas Hukum
Universitas PGRI Madiun
email : [email protected]