Status Pendirian Perseroan Terbatas Yang Akta Pendiriannya Cacat Hukum

Abstract

Abstrak

Suatu perjanjian harus dibuat memenuhi unsur syarat-syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat syarat suatu sebab yang tidak terlarang/causa halal, syarat ini merupakan syarat obyektif yang mana apabila tidak memenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Berhubungan dengan ketentuan dalam Pendirian Perseroan Terbatas maka ketentuan ini dapat ditinjau dengan syarat sahnya perjanjian, dalam prakteknya terdapat permasalahan Perseroan Terbatas yang menyalahi ketetapan aturan yang telah diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Salah satunya pengangkatan Dewan Komisaris yang keterangan bertindaknya sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas, yang dimana tentunya menyalahi Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila meninjau dari syarat sahnya perjanjian maka pendirian Perseroan Terbatas tersebut tidak memenuhi syarat sah secara obyektif, suatu sebab yang tidak terlarang, maka dari perumusan di atas akan dikaji bagaimana status dari Perseroan Terbatas tersebut. Metode yang akan digunakan yaitu Metode Penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kajian menunjukan bahwa akibat hukum dari PT tersebut status badan hukumnya batal demi hukum atau dinyatakan tidak pernah ada. Dalam kasus ini sudah sepatutnya menjadi kesalahan bagi Notaris dan para pendiri PT yang tidak memperhatikan regulasi pendirian PT.