Hak Masyarakat Indonesia untuk Menikah Beda Agama

Abstract

Abstrak

Indonesia adalah negara yang terdiri atas banyak pulau sehingga terdapat beragam ras, agama, budaya yang berbeda sehingga perkawinan yang berbeda agama dapat terjadi. Perkawinan antar individu berbeda agama namun ingin bersama dan mempertahankan agamanya masing-masing belum diatur secara tegas dalam UU Hukum Perkawinan di Indonesia, sehingga terjadi kekosongan hukum terkait hal ini. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat sah perkawinan adalah dengan dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya. Sehingga menandakan UU Perkawinan menyerahkan hal ini kepada ajaran agama masing-masing mengenai perkawinan beda agama. Namun, terdapat upaya hukum untuk mengisi kekosongannya yaitu dalam Pasal 35A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui aturan hukum perkawinan di Indonesia dan upaya hukum dalam mengatasi kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan kualitatif. Mengenai perkawinan beda agama belum diatur dengan tegas dalam UU Hukum Perkawinan di Indonesia, sehingga terjadi kekosongan hukum. Akan tetapi terdapat upaya hukum untuk mengisi kekosongannya yaitu dalam Pasal 35A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.