Relativisme Presepktif Hukum Islam dan Hukum Adat dengan Hukum Positif pada Orientasi Pergerakan LGBT di Indonesia

Abstract

Keanekaragaman suku, budaya dan agama di Indonesia menjadikan corak kehidupan bernegara dan bersosial masyarakat tidak hanya menganut satu sistem hukum positif yang bercorakkan hukum Eropa Kontinental sebagai akibat dari penjajahan Belanda, akan tetapi juga berlaku penerapkan hukum campuran; yakni hukum agama dan hukum adat. Namun pada kenyataanya penerapan kedua hukum tersebut seringkali bertentangan dan mereduksi peran dari hukum positif yang telah menjadi patokan utama selama perjalanan menuju 100 tahun umur negara ini. Hukum pada beberapa kesempatan memiliki relativisme prespektif. Relativisme tersebut kadang memiliki persamaan atau sebaliknya, justru betentangan. Salah satu contohnya adalah pada kasus LGBT. Prespektif pertama, dari hukum agama; yang diwakili oleh tokoh ulama dan organisasi keagamaan khususnya Islam sebagai mayoritas besar penduduk Indonesia yang menyatakan pelarangan dengan tegas dan bahkan memberikan hukuman atau sanksi berat pada pelakunya. Yang kedua, prespektif hukum adat; ada pro dan kontra di dalam hal tersebut, karena ada yang menjadikannya sebagai salah satu budaya atau seni, dan disisi lainnya mendapatkan hukuman berat seperti kasus contoh hukum qanun di Aceh. Ketiga, Prespektif  hukum positif; yaitu menggunakan pendekatan hukum HAM karena memang negara Indonesia bukanlah negara berasaskan hukum Agama. Dari ketiga prespektif tersebut maka didapatkan kesimpulan bahwa penghukuman terhadap individu maupun kelompok yang terindikasi dengan LGBT harus melihat dari prespektif nilai peranan lingkungan masyarakat di wilayah tersebut. Namun pada akhirnya, hukum Positif tetap akan menjadi landasan dan acuan utama.