DAMPAK KEBIJAKAN ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG MENJADI AREAL PERTAMBANGAN BERAKIBAT PADA DEGRADASI HUTAN

Fatma Ulfatun Najicha

Abstract


Hutan tropis di Indonesia sangat kaya flora dan fauna serta kekayaan alam lainnya, termasuk mineral dan batubara. Pembukaan hutan bukan hanya diambil hasil hutannya tetapi untuk mengambil sumber daya yang berada di bawah hutan (pertambangan). Beberapa peraturan di Indonesia telah melegalkaan atau membolehkan penggunaan kawasan hutan untuk dijadikan pertambangan seperti Pada Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 , pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 yang mengatur peruntukan izin pertambangan di kawassan hutan. Upaya untuk meminimalisir kerusakan akibat tambang pun telah dibuat oleh pemerintah. Namun realitanya masih banyak perusahaan tambang yang mengabaikan reklamasi yang seharusnya dilakukan dan juga adanya ketimpangan ekonomi dan sosial di sekitar wilayah pertambangan.

Keywords


Pertambangan, Izin, Kawasan Hutan

Full Text:

PDF

References


APBI-ICMA. (2020). Evaluasi Reklamasi Tambang. http://www.apbiicma.org/news/2944/evaluasi-reklamasi-tambang

Handayani, I. G. A. K. R., Gunarto, Mashdurohatun, A., Awatara, I. G. P.

D., & Najicha, F. U. (2018). Politics of Legislation in Indonesia About

Forestry the Mining Activity Permit in the Forest Area of

Environmental Justice. Journal of Engineering and Applied Sciences,

(6), 1433–1434.

Handayani, I. G. A. K. R., Sulistiyono, A., Leonard, T., Gunardi, A., &

Najicha, F. U. (2018). Environmental Management Strategy In

Mining Activities In Forest Area Accordance With The Based Justice

In Indonesia. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 21(2),

–8.

Hukum Online. (2010). Hutan Lindung Tak Bisa Dijadikan Lahan

Tambang.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b6690272071c/hut

an-lindung-tak-bisa-dijadikan-lahan-tambang

Jatam. (2020). Pilkada dan Ancaman Krisis Ekologi di Sulawesi Tengah.

https://www.jatam.org/pilkada-dan-ancaman-krisis-ekologi-disulawesi-tengah

Mini Setiawati, Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, Dimas Pramodya

Dwipayana. (2021). The Legal Problems Of The Child Trafficking

Crime In Indonesia In The View Of Human Rights. Activa Yuris

Volume 1 Nomor 1 Februari 2021.

Mongabay. (2019). Tambang Batubara Ini Ancam Hutan Desa dan Dekat

Suaka Rimbang Baling.

https://www.mongabay.co.id/2019/07/03/tambang-batubara-ini-

ancam-hutan-desa-dan-dekat-suaka-rimbang-baling/

Muhdar, M. (2015). Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batubara

Pada Kawasan Hutan Di Kalimantan Timur. Jurnal Mimbar Hukum,

(3), 472–486. https://doi.org/10.22146/jmh.15883

Najicha, F. U., Handayani, I. G. A. K. R., & Hartiwiningsih. (2020). Legal

Protection “Substantive Rights for Environmental Quality” on

Environmental Law Against Human Rights in the Constitution in

Indonesia. International Conference on Law, Economics and Health

(ICLEH 2020), 140, 719–724.

https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.136

Najicha, F. U., Handayani, I. G. A. K. R., Hartiwiningsih, Karjoko, L.,

Waluyo, & Pramugar, R. N. (2020). The Construction of Law System

in the Field of Environmental Governance in Realizing Justice and

Green Legislation in Indonesia. International Journal of Psychosocial

Rehabilitation, 24(7), 8629–8638.

https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I7/PR270842

Nizam Zakka Arrizal. (2020). Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen

Penjaga Muruah Bangsa Indonesia. Prosiding Seminar Nasional

Unhamzah 2020. Artikel Ke 8, Universitas Amir Hamzah: Medan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari

Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di

Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen

Kehutanan, (2008).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan

Kawasan Hutan, (2010).

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan

Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah, (2011).

Rongiyati, S. (2012). Kajian Yuridis Izin Pertambangan di Kawasan

Hutan. Jurnal Info Singkat Hukum, IV(13), 1–4.

Siska Diana Sari. (2021). Reconstruction of Legal Protection for Aesthetic

Clinic Patients. Aloha International Journal of Multidisciplinary

Advancement (AIJMU) ISSN 2622-3252 Volume 3 Number 1,

January 2021

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 19,

(1999).

Walhi Jatim. (2018). Apakah Penggunaan Kawasan Hutan untuk

Pertambangan di Tumpang Pitu Legal?

http://walhijatim.or.id/2018/11/apakah-penggunaan-kawasanhutan-untuk-pertambangan-di-tumpang-pitu-legal/

Zulkarnain. (2013). Analisis Penetapan Kriteria Kawasan Hutan. Jurnal

AGRIFOR, XII(2), 230–243


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Office:
Fakultas Hukum
Universitas PGRI Madiun

Jl. Setiabudi No. 85 Kota Madiun 63118 Lt. 2
email : gulawentah@unipma.ac.id