SISTEM HUKUM PIDANA YANG MEMILIKI MANFAAT BAIK BAGI MASYARAKAT

Abstract

Usaha negara mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban melindunginya dari perkosaan terhadap berbagai kepentingan hukum, secara represif disamping diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana, negara juga diberi hak untuk menjatuhkan tindakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil analisis menunjukan bahwa pidana mati masih tercantum di dalam KUHP maupun di luar KUHP karena pemerintah Indonesia melalui politik hukum mendukung adanya pidana mati. Masih dicantumkannya pidana mati baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP ditegaskan kembali oleh MK melalui putusannya NO 21/PUUVI/2008 menyatakan bahwa penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Konsep rancangan KUHP pidana mati dicantumkan meskipun bersifat khusus yang ancamannya alternatif, sebagai upaya perlindungan masyarakat dan penerapannya bersifat selektif yang berorientasi pada perlindungan atau kepentingan individu (pelaku tindak pidana) Kata kunci: Sistem hukum pidana, Manfaat bagi Masyarakat