URGENSI LITERASI ETIKA DIGITAL

Abstract

Beberapa waktu lalu, di media sosial ramai dibicarakan kontroversi hadirnya “virtual police” yang tugasnya mengawasi akun-akun media sosial yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum khususnya pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bahkan beberapa pemilik akun media sosial sudah menerima peringatan dan diproses secara hukum. Pemerintah Indonesia dianggap anti kritik oleh berbagai pihak dan dorongan untuk melakukan revisi UU ITE mengemuka karena dianggap mengancam demokrasi dan kebebasan berpendapat. Artikel ini membahas mengenai urgensi literasi etika digital dalam rangka menciptakan iklim demokratisasi yang sehat di media sosial. Artikel ini merupakan simpulan dari Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan menggunakan aplikasi Clubhouse (CH) dimana peserta adalah pengguna aplikasi CH sebanyak 8 orang speaker yang diundang dalam diskusi terbuka yang diminta memberikan pendapat mengenai efektivitas virtual police, revisi UU ITE, dan gerakan literasi etika digital untuk menciptakan kondusivitas ruang publik di media sosial. Sekitar 32 peserta mengikuti sebagai pendengar. Dalam diskusi ini diperoleh simpulan sebagian besar pembicara sepakat ada perbaikan dalam UU ITE, hampir seluruh pembicara sepakat dengan gerakan literasi etika digital, dan hanya 2 (dua) pembicara yang sepakat dengan adanya polisi virtual (virtual police).