Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Dari Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Perdata

Abstract

Abstrak

Stigma masyarakat bahwa pernikahan siri sah menurut agama dan permasalahan yang terjadi hanya di pencatatan administrasi. Akan tetapi permasalahan banyak terjadi ketika pasangan suami istri tersebut telah memiliki anak. Salah satunya yaitu terkait pewarisan, karena anak hasil dari pernikahan siri yang tidak disahkan oleh orang tuanya akibatnya anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan siri dianggap sebagai anak yang tidak sah. Maka di sini penulis akan mengkaji terkait Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Dari Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Perdata. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah metode penelitian Yuridis-Normatif dimana penelitian ini melalui pendekatan yang dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kedudukan anak dari pernikahan siri menurut hukum perdata Dalam KUHPerdata terdapat dua macam anak luar kawin, yaitu : Anak luar kawin yang dapat diakui dan Anak luar kawin yang tidak dapatt diakui. Anak yang diakui memiliki posisi sebagai anak diluar kawin meskipun secara hukum memiliki hak yang hampir sama dengan anak sah. Dan untuk pembagian waris bagi anak yang sah adalah 1/3 bagian jika mewaris golongan I, Lalu ½ apabila mewaris bersama golongan II dan III dan ¾ bagian apabila mewaris bersama golonagn IV. Saran penulis untuk mencegah hal tersebut dengan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya perkawinan yang sah secara agama dan negara agar mendapatkan kepastian hukum bagi istri maupun anaknya dan juga pasaangan tersebut agar melakukan isbat nikah agar memiliki kekuatan hukum.