Dinamika Keabsahan Perkawinan beda Agama dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia

Abstract

Abstrak

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dan hidup berpasangan satu sama lain. Keberagaman budaya, ras, bahasa dan agama yang ada di Indonesia membuat banyak masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama. Problematika yang muncul yakni bahwa adanya ketidakjelasan pengaturan dalam instrument hukum Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan beda agama. Sebagaimana dalam Hukum Keperdataan dan GHR bahwa tidak ada syarat yang menyatakan para pihak yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi di dalam UU Perkawinan tidak diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama lalu dipertegas dengan adanya SEMA 2/23. Ketidakjelasan ini menimbulkan polemik, apalagi jika ditinjau dari sudut pandang HAM bahwa manusia memiliki hak untuk melanjutkan keturunan dan menentukan nasibnya sendiri sebagaimana juga diatur di dalam Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan melakukan pendekatan pada suatu peraturan perundang-undangan dan artikel terdahulu mengani perkawinan dan HAM, serta norma dan doktrin hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa instrumen hukum Indonesia belum mampu memberikan kepastian hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia serta ketidakmampuan negara dalam menjawab tantangan HAM melalui perkawinan beda agama menjadikan isu ini merupakan perjalanan panjang yang harus dilalui oleh pembuat kebijakan sehingga hukum dapat menjangkau aspek yang lebih luas.