Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Terlantar di Wilayah Bekas Konflik

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Terlantar Di Wilayah Bekas Konflik. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam penelitian hukum ini jenis dan bahan hukum yang peneliti gunakan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar dan jurnal, artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang terlantar dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Negara memberikan Hak Atas Tanah kepada Pemegang Hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik. Dalam hal Pemegang Hak menelantarkan tanahnya, UUPA telah mengatur akibat hukumnya, yaitu hapusnya Hak Atas Tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara