PRINSIP KONTRAK KONSTRUKSI TERHADAP PEMBERIAN JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KAITANYA DENGAN PERBUATAN TIDAK MERUGIKAN

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa konsep perbuatan tidak merugikan terkait pengaturan kontrak konstruksi di Indonesia serta prinsip kontrak konstruksi yang memberi jaminan perlindungan hukum terkait perbuatan tidak merugikan. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif. Hasil penelitiannya ialah kontrak kerja konstruksi dituangkan pada UU Jasa Konstruksi sesuai penerapan Pasal 1601B KUHPerdata yang mengatur mengenai perjanjian pemborongan baik dalam prestasi, kedudukan para pihak maupun cara pembayarannya. Hal itu didasarkan Pasal 1604 sampai dengan 1617 KUHPerdata yang mengklasifikasikan perjanjian melaksanakan pekerjaan dalam 3 (tiga) jenis yakni perjanjian kerja (perburuhan), perjanjian menyediakan jasa tertentu dan perjanjian pemborongan. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi yang mencakup penggantian biaya, pemberian kompensasi, perpanjangan waktu, pelaksanaan ulang dan perbaikan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan pemberian ganti kerugian. Terkait perbuatan pihak yang gagal membayar pekerjaan kontrak yang tidak sesuai prestasi yang dikerjakan sudah melanggar persyaratan objektif kontrak tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dengan demikian tidak sesuai pelaksanaan prestasinya atau wanprestasi. Bahkan tidak ada inisiatif ataupun niatan dari pengguna jasa terhadap pembayaran ganti kerugian sehingga sudah melakukan pelanggaran azas etikat baik berkontrak sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdata.